Foto : Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, saat menyampaikan sambutan dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini ditegaskan dalam forum High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah yang digelar di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2021. Pemprov juga telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui keputusan gubernur.

“Ini momen strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan guna mempercepat digitalisasi, khususnya di sektor pendapatan dan belanja daerah,” kata Ismiati.

Foto : Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, memberikan sambutan dalam agenda High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Menurut data indeks STPD 2024, Kaltim kini sudah masuk kategori “digital”, dengan mayoritas transaksi keuangan daerah dilakukan secara elektronik. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi dan penyusunan strategi digitalisasi jangka panjang, sejalan dengan visi-misi kepala daerah.

“Kita ingin mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data digital,” ujar Ismiati.

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, yang hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“TP2DD bukan hanya soal aplikasi. Ini soal bagaimana kita mengubah cara kerja, dari manual ke digital untuk menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi,” jelasnya.

Ia pun menargetkan Kaltim menjadi provinsi peringkat satu dalam digitalisasi keuangan daerah. “Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Saya yakin kita mampu menjadi yang terbaik di Kalimantan, bahkan nasional,” tegasnya.

Wagub juga menyoroti posisi Kaltim yang masih di bawah Kota Samarinda dalam indeks TP2DD tingkat provinsi. Bahkan, satu kabupaten di Kalimantan Utara dengan akses jalan terbatas justru memiliki skor lebih tinggi. “Ini jadi cambuk bagi kita. Dengan infrastruktur internet yang lebih baik, seharusnya kita bisa melampaui itu,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan sistem, Pemprov Kaltim terus mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menjadi tulang punggung pencatatan dan pengelolaan data keuangan secara real-time. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)