DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov Kaltim Prof Dr.H.Aswin,MM saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 26/07/2022) , Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 - 2024.

Konsultasi ini turut mengundang beberapa stekholder yang berkepentingan soal kegiatan ini.

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor , Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov Kaltim Prof. Dr H.Aswin MM dalam sambutannya menyampaikan atas nama Provinsi Kalimantan Timur mereka menyambut baik kegiatan konsultasi publik ini sebagai upaya untuk memajukan RTRW Kalimantan Timur yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur dan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Diketahui kegiatan konsultasi publik ini adalah salah satu syarat dalam peraturan tata cara dari penyusunan KLHS dan lebih daripada itu partisipasi publik sangat diperlukan dalam menyusun berbagai perencanaan di daerah.

" Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan bahwa penyelenggaraan penataan ruang ini bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman , nyaman , produktif dan berkelanjutan berlandaskan dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional," ujarnya.

Penataan ruang merupakan persoalan penting guna mewujudkan keharmonisan di lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan penggunaan Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Sumber Daya Buatan dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia serta terwujudnya perlindungan Fungsi , Ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan pemanfaatan ruang.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov Kaltim Prof Dr. H. Aswin,MM berharap hasil dari konsultasi ini sangat bagus agar semuanya bisa sependapat dengan apa yang direncanakan dalam KLHS ini.

" Rumusan - Rumusan pasti ada dalam kegiatan ini , nanti akan ditanda tangani bersama dan itulah hasilnya. Tetapi kita berharap juga hasil ini dapat terbuka juga untuk diumumkan lagi," imbuhnya. ( Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

KabarIkn.com,Balikpapan - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat " Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Dilingkungan Pemprov Kaltim Pasca Penyederhanaan Birokrasi" yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan , Jumat ( 22/07/2022).

kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kaltim termasuk UPTD dilingkungan Pemprov.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 21-22 Juli. Rapat Evaluasi ini sebagai langkah penyesuaian managemen ASN dilingkungan Pemprov Kaltim adalah proses penyetaraan struktur organisasi dan jabatan, yang disesuaikan dengan hasil kerja perangkat daerah.

" Perubahan dapat dilakukan bilamana perangkat daerah segera melakukan perubahan jabatan dilingkungan masing-masing yang disesuaikan dengan hasil kerja di seluruh perangkat daerah , termasuk melakukan perubahan uraian tugas perangkat daerah," kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan.

Setelah perubahan uraian tugas tersebut baru mereka juga akan melakukan perubahan struktur organisasi dan mencantumkan uraian tugas yang terkait dengan penyetaraan jabatan. Pihaknya memberikan batas waktu penyampaian hasil uraian tugas ini sampai tanggal 29 Juli dan akan ditindak lanjuti untuk segera melakukan perubahan.

Iwan menambahkan bahwa semua perubahan itu disesuaikan dengan sistem kerja kemudian uraian tugas masing-masing. Meski dalam pelaksanaan tugasnya selaku pejabat struktural, tetapi jabatan fungsional dikerjakan dan setelah itu berjalan sesuai dengan pekerjaannya.(Bs/adv/Diskominfo Prov Kaltim )

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal saat memberikan pengarahan terkait Literasi Digital Menangkal Hoaks Kepada Para Pelajar

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 21/07/2022) , Gerakan Anti Hoaks Jurnalis Kalimantan Timur bersama Diskominfo Prov Kaltim menggelar kegiatan literasi digital menangkal hoaks bagi kalangan pelajar. Kegiatan ini digelar di Aula SMA Negeri 5 Balikpapan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kadiskominfo Prov Kaltim H. Muhammad Faisal , Ketua Forum Jurnalis Anti Hoaks Charles Siahaan , Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ( FJPI ) Tri Wahyuni dan Anggota DPRD Prov Kaltim Dr. H . Rusman Ya'qub.

Kepala Diskominfo Prov Kaltim , H. Muhammad Faisal menyampaikan mereka telah mendatangi beberapa sekolah - sekolah dan melakukan sosialisasi gerakan anti hoaks ini. Ia berharap setidaknya dengan adanya sosialisasi ini pelajar dapat mengetahui bahwa agar dapat berhati - hati dengan informasi hoaks yang beredar di internet dan tidak ikut menyebarkan berita hoaks tersebut.

" Kita juga berharap mereka dapat membedakan mana yang hoaks dan mana yang tidak , walaupun ini agak sulit. Intinya jangan ikut share - share jika tidak tau sumbernya dan tidak tau jelas kebenaran informasi tersebut," ujarnya.

Faisal menambahkan jika ada yang menyebarkan informasi tidak jelas kebenarannya harus ingat 3 hal yaitu dari sisi agama akan berdosa , dari sisi ekonomi hanya membuang - buang kuota dan secara umum terdapat undang - undang ITE yang jika dilanggar akan mendapat sanksi pidana. (tri/adv/Diskominfo Prov Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 14/07/2022) , Pemerintah Prov Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan sosialisasi terkait percepatan penggunaan produk dalam negeri. Sosialisasi ini digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Sosialisasi ini digelar dalam rangka untuk mendorong target peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebagai bagian aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yaitu Kepala Biro PLT , Kepala Biro Ekonomi dan Ketua Kadin Kalimantan Timur.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Mulyadi. Ia juga mengapresiasi para peserta dengan semangat untuk mengaktualisasikan penggunaan produk dalam negeri.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur H.Mulyadi menyampaikan penggunaan produk dalam negeri untuk Kaltim saat ini mencapai 45%, hingga tahun 2021, penggunaan produk melalui e-katalog. Ia menambahkan bahwa kita jangan terpaku dengan 40% dari yang ditargetkan namun penggunaan produk dalam negeri dan UMKM harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Ia juga menyampaikan keikutsertaan salah satu UMKM Kaltim dalam dunia ekspor yang kini mulai tampak berkembang. 

"Bukan karena perintah presiden atau tidak untuk membangun negeri, namun kita sendiri ingin memajukan negeri itu adalah selama ada produk dalam negeri yang bersaing, berkualitas kenapa kita harus membeli produk yang lain," ujarnya.

Diketahui , pada tahun 2021 Kalimantan Timur terbesar kedua dari 34 provinsi di Indonesia sebagai pengekspor terbesar selain pertambangan batu bara. Termasuk upaya memajukan UMKM Kaltim, saat ini Kalimantan Timur telah menerbitkan 65.000 NIB khusus untuk UMKM.

"Saya berharap jangan terpaku pada angka saja namun dalam bekerja dan belanja produk-produk sendiri dan UMKM menjadi bagian penting bagi kita dalam membangun Kaltim dan Indonesia," pungkasnya. (Bs/adv/Diskominfo Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis (14/07/2022), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Kalimantan Timur menggelar sosialisasi permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Implementasi Aplikasi E-BMD di hotel Novotel Balikpapan.

Staf Ahli Bidang Reformasi dan Birokrasi Keuangan Daerah Pemprov Kaltim M. Kurniawan, SE.AK.MM mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPKAD ini terutama terkait E-BMD bagi daerah khususnya Kalimantan Timur. Menurutnya , sosialisasi kali ini sedapat mungkin para peserta dari aparat BPKAD dan Kabupaten/Kota di Pemprov Kaltim. 

Ia juga menyampaikan agar setiap pelaksana dalam melaksanakan aturan-aturan dapat sesuai dengan baik , termasuk juga pada penyesuaian penggunaan aplikasi E-BMD yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri beralih ke aplikasi sebelumnya, sehingga mudah untuk dipahami.

" Kiranya dengan sosialisasi ini sedapat mungkin untuk bisa dipahami agar dapat diaplikasikan dalam dunia kerja masing-masing,"ujarnya.

Sementara itu , Ketua Pelaksana Kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan BMD Kaltim Abdul Munif menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud implementasi dari permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, diharap dari sosialisasi ini untuk setiap daerah dapat memahami regulasi tersebut.

" Sosialisasi E-BMD ini menjadi acuan dalam mengaplikasikan sistem elektronik dilingkungan pemprov Kaltim dengan menyesuaikan aplikasi terbaru," Katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas para aparat di lingkungan Pemprov Kaltim khususnya dalam pengelolaan aset daerah, dengan menggunakan aplikasi baru," Pungkasnya. (Bs/adv/Diskominfo Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 5/07/2022) , Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Jasa Konstruksi " Persiapan Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Serta Kebijakan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ibu Kota Nusantara" , di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim DR. Isran Noor, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Berau H. Gamalis dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR, Direktur Kelembagaan Sumber Daya Produksi serta Ketua LPJK , OPD di lingkungan Pemprov Kaltim , Dinas PU dan para pengusaha jasa konstruksi di Kalimantan Timur.

Gubernur Kaltim Isran Noor sangat mengapresiasi kegiatan forum jasa konstruksi ini sebagai bentuk pembinaan dan menjalin hubungan baik antar lembaga serta untuk menyongsong pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

" Dalam pembangunan kawasan IKN jasa konstruksi menjadi penting sebagai pendukung kelancaran pembangunan kedepan. Meski Kaltim dinilai tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang jasa konstruksi masih sedikit," ujar Isran Noor.

Hal tersebut merupakan tantangan untuk melakukan percepatan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia di Kaltim dan merupakan peluang besar untuk melakukan inovasi pengembangan secara profesional. Bahkan tantangan ini menjadi tanggung jawab daerah untuk melakukan percepatan pembangunan Kaltim yang ditunjuk sebagai IKN.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur Fitra Firnanda, ST, MM. mengatakan bahwa kaltim telah memiliki tenaga kerja konstruksi total sekitar 99.000 orang dan sebanyak 35.000 orang bersertifikat ahli dan sebanyak 25.000 tenaga terampil.

Melalui forum jasa konstruksi ini sesuai dengan tema "Persiapan Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim serta Kebijakan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pembangunan IKN," diperlukan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kemampuan dalam pembangunan tersebut. Pasalnya, Kalimantan Timur memiliki keterbatasan mencetak sertifikasi tenaga terampil maupun tenaga ahli.

" Mudah - mudahan dari pertemuan hasilnya bisa membawa solusi bagi para pelaku jasa konstruksi di Kaltim,"Kata Kepala PUPR Fitra Firnanda. ( Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (27/06/2022) , Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar Kegiatan sosialisasi penyempurnaan implementasi aplikasi sistem informasi untuk aset persediaan (SIKAP) tahun anggaran 2022 , bertempat di hotel Novotel Balikpapan.

Kegiatan ini diikuti oleh 117 SKPD dengan rincian 45 SKPD dan UPTD dengan jumlah peserta kurang lebih 234 orang dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2022. 

Kepala Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Kaltim sekaligus Ketua Panitia sosialisasi penyempurnaan implementasi aplikasi Sistem Informasi Untuk Aset Persediaan (SIKAP) Abdul Munif menyampaikan tujuan dari kegiatan sosialiasi ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan pencatatan barang dilingkungan SKPD dan UPTD Pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

"Kita berharap semua sistem pencatatan barang persediaan yang transparan dan akuntabel dapat diikuti oleh seluruh pengurus barang pembantu di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.

Sementara itu , dalam sambutannya Sekretaris BPKAD Pemprov Kaltim Fahmi Prima menyampaikan aplikasi yang ada saat sini telah berjalan namun dilakukan penyempurnaan sehingga, beberapa hal baru perlu disosialisasikan untuk dapat lebih dipahami.

Harapnya , dengan adanya kegiatan ini SDM dari SKPD ada peningkatan keilmuan dalam penggunaan aplikasi ini.

"Meningkatnya sumber daya manusia untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan persediaan yang baik dan benar , serta mengenalkan penyempurnaan pengembangan aplikasi," ungkap Fahmi.

Ini tentunya diharapkan dapat mempermudah pemakaian program bilamana ada penambahan fitur baru diperlukan, termasuk penyesuaian regulasi, terkait tata cara pelaksanaan pembukuan dan pelaporan menggabungkan tipe. (Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

Foto : Kepala DPMPTSP Kaltim , Puguh Harjanto

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 22/06/2022) , Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dan pelatihan, OSS RBA Online Single Submission Risk-Based Approach ( OSS RBA ) ,di hotel Golden Tulip Balikpapan.

Kepala DPMPTSP Kalimantan Timur, Puguh Harjanto mengapresiasi para peserta sosialisasi dan pelatihan OSS RBA guna pelayanan bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan investasi di Kalimantan Timur.

" Beberapa isu strategis yang muncul sekarang ini dinilai perlu pemahaman bagi setiap aparatur, dalam melaksanakan proses pengguna layanan. Masyarakat juga perlu pemahaman terkait penggunaan layanan usaha yang bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan dokumen-dokumen izin,"ujarnya.

Dalam proses pendataan melalui layanan OSS dapat dilakukan di kabupaten/kota Kaltim terjaga dalam sisi keamanan dan pendokumentasian secara baik. Realisasi investasi sebesar Rp 41,18 triliun untuk 2021 melebihi target.

" target tahun ini Rp 54 triliun, cukup jauh dari target awal Kaltim pada 2022 Rp 35 triliun dengan realisasi di tahun lalu Rp 41,18 triliun," imbuhnya.

Puguh berharap dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini peserta dapat memahami sesuai kapasitasnya demi peningkatan pelayanan dan peningkatan investasi di wilayah Kaltim. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto: Kepala Diskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal saat mengikuti Talkshow di Radio Smart FM Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Setelah 2 tahun berada di Ranking 3 , Kalimantan Timur tahun ini berada di Rangking 1 Nasional " Indeks Kemerdekaan Pers 2022". Ini merupakan penilaian dari bulan Januari sampai Desember 2021.

Kepala Diskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal menyampaikan Pemerintahan maupun masyarakat bersama - sama menjaga sebuah iklim kondusif di Kalimantan Timur. Ia memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada pihak yang terlibat sehingga Kaltim dapat meraih Ranking 1 Nasional.

" Ada survei yang dilakukan oleh tim penilai. Mereka melakukan survei ke 34 Provinsi , ada banyak indikator dan di setiap daerah ada Informan Ahli Daerah. Mereka mengisi kuisioner dengan indikator yang sudah ditentukan , kemudian saat dilakukan FGD di daerah dan jadilah sebuah nilai hingga ketemu Indeks Kemerdekaan Pers Nasional," Kata Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal setelah melakukan Talkshow di Radio Smart FM Balikpapan , Kamis ( 16/06/2022).

Tahun 2022 ini Nasional di angka 77,88 dan Kaltim naik 1,8 point. Artinya secara nasional terjadi perbaikan Indeks Kemerdekaan Pers di Kalimantan Timur.

Faisal berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan dengan sebaik - baiknya dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. (Bs/adv/diskominfo)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim ,Muhammad Faisal saat memberikan sambutan

Kabarikn.com,Balikpapan-Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengapresiasi peserta Raker PPID (Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kaltim yang bertempat di hotel Jatra, Balikpapan, Kamis (16/6/2022).

Dalam Raker PPID  ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo Mulyani, Komisi Informasi Kaltim M. Haidir dan dari LSM STABIL Hery Sunaryo. Raker PPID ini juga diikuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim.

Adapun tujuan dari PPID ini bahwa pemerintah yang mendapatkan sumber anggaran dari APBN atau APBD wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait dengan kegiatan program dan kebijakan yang akan sedang dan telah dilaksanakan.

Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan keterbukaan informasi dan data juga sebagai amanat undang-undang, bahkan bukan hanya sekadar penyampaian informasi lewat pemberitaan media saja.Namun sebagai pelaksana pemerintahan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi.

"Semua berperan penting dalam mengedukasi dan menanamkan tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah," ujar Faisal dalam sambutannya.

Adanya PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim dapat memberikan layanan informasi publik dengan pedoman yang sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2021, terutama adanya pasal khusus tentang pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu , selaku pelaksana kegiatan Raker PPID Kaltim Kabid IKP dan Kehumasan Irene Yuriantini menyampaikan adapun dasar hukum kegiatan sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan informasi dan koordinasi pejabat pengelola informasi dokumentasi lingkungan Pemprov Kaltim.

" Ini adalah momentum untuk menyatukan langkah upaya dan langkah-langkah pengelolaan pelayanan Informasi Publik di seluruh perangkat daerah informasi dan penyajian informasi dilingkungan pemprov Kaltim," tandas Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kaltim , Yudha Pranoto

Kabarikn.com,Balikpapan-Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) digelar BPBD Kaltim (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur), diikuti BPBD se Kaltim, di Hotel Grand Senyiur Balikpapan , Rabu (15/6/2022) malam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim Yudha Pranoto, menyampaikan sambutan Gubernur Kaltim, mengapresiasi peserta Rakorda BPBD se Kaltim, sebagai pengurangan risiko bencana untuk mendukung IKN, dan dalam Rakorda ini, sukses menghasilkan rumusan terbaik dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana.

Rakorda ini juga alam rangka penyelarasan perencanaan, maka kewajiban pemerintah perangkat daerah untuk melaksanakan rakorda ini, terkait bencana berdasarkan keberadaan wilayah 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Kaltim.

"Tentunya perlu ada penyelarasan rencana kerja, dengan lembaga badan instansi terkait, dalam rangka menuju ke arah pembangunan yang terpadu," ungkapnya.

Dalam sambutan Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) BPBD telah terbentuk pada April Tahun 2022 lalu.

Sementara selaku tuan rumah pelaksana Rakorda Penanggulan Bencana, Sekda Kubar Ayonius menyampaikan, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari perwakilan atau kabupaten/kota diharapkan mendapatkan solusi dalam mengatasi persoalan utamanya, penanggulangan bencana yang ada dalam wilayah Kalimantan Timur.

Menurutnya, Rakorda ini juga sebagai upaya pengurangan risiko bencana untuk mendukung penanggulangan bencana,  termasuk melakukan sinkronisasi integritas pelaksanaan program kegiatan ditahun 2022, baik anggaran APBD dan APBN BPBD, setiap kabupaten/kota di Kaltim.

Sementara, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Nasional Penaggulangan Bencana Nasional, Lilik Kurniawan berharap dalam Rakorda ini juga menghasilkan kerjasama antar wilayah, untuk kabupaten/kota.

"Adanya kerjasama dengan tetangganya, antara kabupaten/kota terdekat, yang dapat melibatkan semua pihak yang terkait, dalam penanggulangan bencana," urainya.

Dia menjelaskan, bencana adalah urusan kita bersama, tidak hanya bencana dari fisik saja, namun dinas yang lain, menjadi bagian dan fungsi solusi untuk menangani bencana di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Rakorda ini juga dapat memperkuat kebijakan dan urusan bersama, sehingga dapat diatur, terkait dengan masalah penanggulangannya, juga dapat berkontribusi dengan tim kebijakan dalam penanggulangan serta, pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (APBD). 

Menurutnya, jangan sampai kemudian pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara di Kaltim, yang kita laksanakan malah menambah terjadinya risiko bencana.

"Kami sampaikan kaitannya dengan IKN wanti-wanti diawal jangan sampai kemudian pembangunan yang kita lakukan, lingkungan kita yang ujungnya adalah bencana," paparnya.

"Pada saat kita membangun, ini perlu dukungan dari semua pihak pemahaman dari semua pihak, untuk hati-hati masalah lingkungan. Tempat pemukiman dan pengembangan pembangunan yang ada, perlu dukungan dari bawah, untuk mengatasi terjadinya bencana," tandasnya. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Kepala Dinas DKP3A Prov Kaltim , Noryani Sorayalita

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 14/06/2022) , Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis Sistem Informasi Gender dan Anak Prov Kaltim Tahun 2022 , dengan tema " Kebijakan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi di Daerah Menyongsong Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Kalimantan Timur". Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Senyiur , Balikpapan.

Peserta yang mengikuti rakor ini dari seluruh Kabupaten/Kota dan telah hadir 8 Kabupaten/Kota , Kepala Dinas beserta perangkat daerahnya.

Kepala Dinas DKP3A Prov Kaltim Noryani Sorayalita menyampaikan mereka telah membuat Pergub No.6 Tahun 2022 berkaitan dengan pengelolaan data dan sistem informasi gender dan anak sebagai payung hukum dari kegiatan mereka.

" DKP3A terdapat bidang Sistem Informasi Gender dan Anak ( SIGA ) dalam hal penyediaan data Gender dan Anak baik dari Kabupaten/Kota maupun perangkat daerah terkait,"ujarnya.

Untuk data SIGA mereka itu terpilah ada laki - laki dan perempuan. Dalam hal ini , DKP3A mengundang kabupaten/kota dalam rangka untuk sinkronisasi untuk data yang akan disajikan agar baik dari kabupaten/kota maupun provinsi dapat terintegrasi datanya.

" Paling tidak indikator yang ada di Provinsi ada di Kabupaten/Kota sehingga saat kita meminta data tersebut sudah tersedia dan di OPD terkait," imbuhnya.

Data tersebut nanti akan dihimpun menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta dalam perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan.

Ia menambahkan untuk data jumlah penduduk tertinggi di Kalimantan Timur terdapat di Kota Samarinda , Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. (bs/adv/diskominfo)