Pemprov Kaltim Gelar Rapat Kerja PJ. Gubernur Dengan Bupati/Walikota se - Kalimantan Timur
KabarIkn.com,Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan Rapat Kerja PJ. Gubernur dengan Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Raker ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).
Pada Raker ini juga dihadiri oleh Forkopimda provinsi Kaltim, dan tampak Sekda pemprov Kaltim Sri Wahyuni, membuka raker serta memberikan kesempatan para Bupati dan Walikota memaparkan persoalan yang dibahas dalam Raker kali ini.
Adapun hal yang menjadi pembahasan penting adalah terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan antrian BBM (Bahan Bakar Minyak) disejumlah SPBUdi kabupaten dan kota di Kaltim.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa terkait pendidikan terdapat tiga kabupaten yang mengalami warning atau garis merah, yakni Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat dan Mahulu.
" Untuk wilayah kabupaten Kutai Barat dan Mahulu, dapat di sadari kalau memang daerahnya jauh dari akses yang memadai. Namun, PPU yang menjadi wilayah IKN (Ibu Kota Negara), diperlukan skala prioritas dalam penanganan pemerataan pendidikan," ujarnya.
Sama seperti masalah kesehatan di Kaltim, terdapat dua kabupaten mengalami catatan merah yaitu kabupaten Paser dan Mahulu, sementara satu kota yaitu kota Bontang.
Hampir permasalahan sama yang dialami kabupaten dan kota di Kaltim diantaranya terkait capaian kinerja dan indikator akreditasi Rumah Sakit cakupan tingkat kabupaten/kota, cakupan layanan Ibu Hamil pelayanan kesehatan ibu hamil dan cakupan pelayanan balita standar dan cakupan layanan TBC, belum memadai.
Pj Gubernur juga turut mengapresiasi kegiatan raker ini yang dapat terlaksana dengan baik walaupun beberapa Bupati dan Walikota tidak hadir dalam pertemuan ini.
" Dari hasil pertemuan ini menjadi bahan bersama untuk berkolaborasi memecahkan masalah secara bersama-sama, agar mengetahui kewenangan masing-masing.Sehingga tidak ada miskomunikasi utamanya masalah regulasi. Maka diperlukan pertemuan dan saling berkordinasi untuk mengsinkronkan intervensi setiap daerah agar tepat sasaran," katanya.
Ia berharap kedepannya dapat terus dilakukan kordinasi, dan bahkan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pertiga bulan. Terutama bagi daerah-daerah yang mengalami garis merah, menjadi perhatian lebih dan akan terus didorong baik dari segi anggaran, maupun instansi terkait.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)