[Valid RSS]

Laporan Khusus

KabarIkn.Com-JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per Selasa (28/4) naik signifikan menjadi 9.511 setelah ada penambahan sebanyak 415 orang. Angka penambahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih ada penularan di tengah masyarakat sehingga angka positif COVID-19 semakin tinggi.

"Kasus positif 9.511 orang,"ungkap Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (28/4).

Sementara itu, Yuri juga menyampaikan bahwa jumlah pasien sembuh juga terus tumbuh menjadi 1.254 setelah ada penambahan sebanyak 103 orang.

Dalam hal ini, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 363, disusul Jawa Timur sebanyak 144, Sulawesi Selatan 108, Jawa Barat 103, Jawa Tengah 89 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 1.254 orang.

"Kita bersyukur bahwa pasien sembuh sudah cukup banyak, di DKI Jakarta sudah mencapai 363 orang, Jawa Timur 144 orang, kemudian Sulawesi Selatan 108 orang, Jawa Barat 103 orang, Jawa Tengah 89 orang sehingga total keseluruhannya adalah 1.254 orang,” jelas Yuri.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Di samping itu, Yuri juga mengatakan bahwa angka kematian yang terkonfirmasi karena positif COVID-19 terus melemah.

Tercatat hingga hari ini ada penambahan pasien meninggal sebanyak 8 orang sehingga totalnya menjadi 773. Angka tersebut berangsur-angsur turun apabila dibandingkan data per hari sebelumnya.

Kendati demikian, hal yang masih harus diwaspadai adalah kasus meninggal tersebut paling banyak ada pada kelompok usia sekitar 41-60 tahun dan beberapa lainnya di atas usia tersebut.

Selain itu ada faktor penyakit penyerta atau komorbiditas hipertensi, diabetes, jantung dan penyakit paru-paru, yang memperburuk kondisi pasien hingga meninggal dunia.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh sembilan kasus, Bali 215 kasus, Banten 388 kasus, Bangka Belitung 10 kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 93 kasus, DKI Jakarta 4.002 kasus.

Selanjutnya di Jambi 32 kasus, Jawa Barat 969 kasus, Jawa Tengah 682 kasus, Jawa Timur 857 kasus, Kalimantan Barat 51 kasus, Kalimantan Timur 115 kasus, Kalimantan Tengah 121 kasus, Kalimantan Selatan 150 kasus, dan Kalimantan Utara 92 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 89 kasus, Nusa Tenggara Barat 221 kasus, Sumatera Selatan 143 kasus, Sumatera Barat 144 kasus, Sulawesi Utara 43 kasus, Sumatera Utara 111 kasus, dan Sulawesi Tenggara 45 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 453 kasus, Sulawesi Tengah 42 kasus, Lampung 44 kasus, Riau 40 kasus, Maluku Utara 26 kasus, Maluku 22 kasus, Papua Barat 37 kasus, Papua 177 kasus, Sulawesi Barat 37 kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo 15 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 27 kasus.

Akumulasi data tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 79.618 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 46 laboratorium. Sebanyak 62.544 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 9.511 positif dan 53.033 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 213.644 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 20.428 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 297 kabupaten/kota di Tanah Air.


Tim Komunikasi Publik GT Nasional

 

KabarIkn.Com-JAKARTA Pemerintah indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan jumlah kasus sembuh per Senin (27/4) menjadi 1.151 setelah ada penambahan sebanyak 44 orang. Sedangkan kasus meninggal menjadi 765 setelah ada penambahan sebanyak 22 orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa kasus meninggal ini paling banyak ada pada kelompok usia sekitar 41-60 tahun dan beberapa lainnya di atas usia tersebut.

Selain itu faktor penyakit penyerta atau komorbiditas yang banyak memperburuk kondisi pasien hingga meninggal adalah hipertensi, diabet, jantung dan penyakit paru-paru.

“Faktor usia komorbid itu yang menyebabkan angka kematian masih tinggi,” ungkap Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (27/4).

Kemudian untuk jumlah pasien sembuh, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran terbanyak yakni 337, disusul Jawa Timur sebanyak 140, Sulawesi Selatan 106, Jawa Barat 96, Jawa Tengah 88 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 1.151 orang.

“Pasien sembuh paling banyak ada di DKI Jakarta 335, dilanjutkan Jawa Timur 140 orang, Sulawesi Selatan 106 orang, Jawa Barat 96 orang, Jawa Tengah 88 orang dan dari seluruh provinsi menjadi 1.151 orang,” jelas Yuri.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 214 orang hingga total menjadi 9.096.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 75.157 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 46 laboratorium. Sebanyak 59.509 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 9.096 positif dan 50.313 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 210.199 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 19.987 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 288 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh sembilan kasus, Bali 194 kasus, Banten 382 kasus, Bangka Belitung 10 kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 83 kasus, DKI Jakarta 3.869 kasus.

Selanjutnya di Jambi 32 kasus, Jawa Barat 951 kasus, Jawa Tengah 666 kasus, Jawa Timur 796 kasus, Kalimantan Barat 51 kasus, Kalimantan Timur 107 kasus, Kalimantan Tengah 112 kasus, Kalimantan Selatan 150 kasus, dan Kalimantan Utara 90 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 86 kasus, Nusa Tenggara Barat 206 kasus, Sumatera Selatan 129 kasus, Sumatera Barat 121 kasus, Sulawesi Utara 40 kasus, Sumatera Utara 111 kasus, dan Sulawesi Tenggara 45 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 440 kasus, Sulawesi Tengah 36 kasus, Lampung 42 kasus, Riau 39 kasus, Maluku Utara 26 kasus, Maluku 22 kasus, Papua Barat 16 kasus, Papua 151 kasus, Sulawesi Barat 35 kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo 14 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 26 kasus.

Dari data akumulasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sebanyak 19 dari 34 Provinsi di Tanah Air dinyatakan tidak ada penambahan kasus positif atau nihil.

Tim Komunikasi Publik GT Nasional

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Di tengah pandemi COVID – 19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan kebijakan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT tahun 2019.

Relaksasi penyampaian dokumen tersebut tidak hanya ditujukan pada orang pribadi tetapi juga badan. Kebijakan ini berdasarkan pada PER-06/PJ/2020 Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan SPT Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi COVID – 19. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyampaikan bahwa penyampaian SPT tahunan orang pribadi mundur dari 31 Maret 2020. Batas waktu penyampaian menjadi tanggal 30 April 2020.

“Jadi untuk orang pribadi, kami masih tunggu sampai dengan tanggal 30 April 2020,” kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Senin (27/4).

Suryo menambahkan bahwa batas waktu penyampaian untuk wajib pajak badan pada tanggal yang sama, yakni 30 April 2020 dan tidak diperpanjang. Namun, ia menyampaikan ada kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Saat penyampaian SPT, mereka dapat memberikan beberapa kelengkapan saja.

Kelengkapan penyampaian SPT sangat banyak tergantung jenis usaha dan kegiatan wajib pajak. Ia mencontohkan mulai dari laporan keuangan dan laporan lain. “Tapi untuk tanggal 30 April ini, diberikan kesempatan hanya transkrip elemen laporan keuangan untuk wajib pajak badan, disertakan di SPT atau laporan keuangan sederhana yang berupa neraca-neraca sederhana untuk wajib pajak orang pribadi, yang perlu disertakan pada waktu menyampaikan SPT paling lambat tanggal 30 April 2020,” katanya.

Sehubungan dengan dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan, batas waktu sampai dengan 30 Juni 2020. Ini masih sekitar 2 bulan kepada para wajib pajak untuk mengumpulkannya. Kelonggaran ini dipertimbangkan mengingat kondisi pandemik.

“Kami memberikan relaksasi bahwa SPT tetap disampaikan tanggal 30 April, namun demikian, untuk kelengkapannya masih dapat disampaikan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020,” ulang Suryo.

Penyampaian SPT tepat waktu sangat penting karena setoran pajak tahun ini sangat dibutuhkan untuk penanganan COVID – 19.

Tim Komunikasi Publik GT Nasional

 

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan jumlah kasus sembuh per Minggu (26/4) menjadi 1.107 setelah ada penambahan sebanyak 65 orang. Sedangkan kasus meninggal menjadi 743 setelah ada penambahan sebanyak 23 orang.

Adapun Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 335, disusul Jawa Timur sebanyak 138, Sulawesi Selatan 99, Jawa Barat 93, Bali 75, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 1.107 pasien.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

“Sebaran pasien sembuh di Jakarta 335 orang, Jawa Timur 138 orang, Sulawesi Selatan 99 orang, Jawa Barat 93 orang dan sebagian dari 29 provinsi yang lainnya, totalnya adalah 1.107,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (26/4).

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 275 orang hingga total menjadi 8.882.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 72.099 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 46 laboratorium. Sebanyak 56.974 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 8.882 positif dan 48.092 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 203.040 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 19.648 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 282 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh sembilan kasus, Bali 186 kasus, Banten 370 kasus, Bangka Belitung 10 kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 82 kasus, DKI Jakarta 3.789 kasus.

Selanjutnya di Jambi 32 kasus, Jawa Barat 912 kasus, Jawa Tengah 649 kasus, Jawa Timur 785 kasus, Kalimantan Barat 51 kasus, Kalimantan Timur 105 kasus, Kalimantan Tengah 104 kasus, Kalimantan Selatan 146 kasus, dan Kalimantan Utara 89 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 85 kasus, Nusa Tenggara Barat 195 kasus, Sumatera Selatan 129 kasus, Sumatera Barat 102 kasus, Sulawesi Utara 40 kasus, Sumatera Utara 111 kasus, dan Sulawesi Tenggara 45 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 440 kasus, Sulawesi Tengah 36 kasus, Lampung 42 kasus, Riau 39 kasus, Maluku Utara 26 kasus, Maluku 22 kasus, Papua Barat 16 kasus, Papua 141 kasus, Sulawesi Barat 35 kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo 15 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 26 kasus.

Agus,Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 v

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Sembilan negara telah membantu Pemerintah Indonesia dalam percepatan penanganan COVID – 19. Gugus Tugas mencatat per 24 April 2020 sebanyak 9 negara, 9 organisasi internasional dan 70 organisasi nonpemerintah memberikan dukungan untuk penanganan wabah virus SARS-CoV-2. Total nilai dukungan yang diterima Pemerintah Indonesia adalah senilai USD77,49 juta.

Kesembilan negara tersebut yakni Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Uni Emirat Arab. Dukungan diberikan dengan berbagai bentuk, seperti donasi maupun barang atau dukungan teknis. Dari nilai dukungan, tiga pemberi dukungan terbesar yakni Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.

Dari nilai dukungan yang telah diterima oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu), belum semua terealisasi. Kemlu mencatat dukungan internasional yang baru terealisasi sebesar USD 25,10 juta. Selain itu, Kemlu juga memfasilitasi dukungan internasional secara bilateral yang melibatkan 13 entitas senilai USD10,9 juta.

Selain donasi dari luar negeri, Indonesia juga mendapatkan bantuan material kesehatan berupa alat pelindung diri (APD), ventilator, RT-PCR dan reagen, thermometer dan virus transport medium (VTM). Dari bantuan tersebut, masker, rapid test dan APD merupakan jenis bantuan paling banyak diterima oleh Indonesia.

Adapun organisasi internasional yang memberi dukungan dalam penanganan COVID – 19 di Indonesia, yaitu WHO, ADB, IAEA, UNDP, IOM, Global Fund, Unicef, IDB dan Uni Eropa, dan organisasi nonpemerintah, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di 12 negara, seperti RRT, Singapura, AS, Korea Selatan, Vietnam, Perancis, Rusia, Jerman, Jepang, Swedia, Swiss dan Arab Saudi.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih atas dukungan terhadap masyarakat Indonesia dalam memerangi pandemik.

Agus,Wibowo
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB

KabarIkn.Com-JAKARTA-Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Jumat, 24 April 2020 pukul 20.00 WIB dari Istana Kepresidenan Bogor.

Dalam pembicaraan tersebut, kedua kepala negara bertukar pikiran mengenai penanganan Covid-19.

Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya atas kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam upaya penanganan Covid-19.

Kedua Presiden juga bertukar pikiran mengenai upaya untuk mengatasi kekurangan alat kesehatan dan alat perlindungan bagi tenaga medis, seperti ventilator, APD dan masker, sebagaimana dialami oleh semua negara.

Mengenai ventilator, Presiden Trump menjelaskan mengenai upaya pembuatan ventilator dinegaranya dan menyampaikan akan mengirim ke Indonesia apabila sudah siap. Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh tim masing-masing negara.

Dalam pembicaraan itu, kedua pemimpin negara juga turut saling menyampaikan duka citanya kepada masing-masing warga negaranya yang menjadi korban meninggal akibat Covid-19.

Selain itu, Presiden Jokowi dan Presiden Trump juga sepakat untuk memperkuat kemitraan di bidang perdagangan dan ekonomi setelah masa pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

“Indonesia adalah negara penting bagi Amerika Serikat. Kita harus tingkatkan terus kerja sama kedua negara,” ucap Presiden Trump.

Sebelum pembicaraan melalui telepon, Presiden Trump telah menulis surat ucapan duka cita atas meninggalnya Ibunda Presiden.

Bogor, 25 April 2020
Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan jumlah kasus sembuh per Sabtu (24/4) menjadi 1042 setelah ada penambahan sebanyak 40 orang. Sedangkan kasus meninggal menjadi 720 setelah ada penambahan sebanyak 31 orang.

Adapun Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 334, disusul Jawa Timur sebanyak 133, Jawa Barat 93, Sulawesi Selatan 82, Bali 70, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 1.042 pasien.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

“Kalau kita lihat 334 dari DKI Jakarta, dari Jawa Timur ada 133 orang, dari Jawa Barat ada 93 orang, Sulawesi Selatan 82 orang, Bali ada 70 orang, akumulasi total bersama provinsi lainnya adalah 1.042 orang,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (25/4).

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 396 orang hingga total menjadi 8.607.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 67.828 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 45 laboratorium. Sebanyak 52.541 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 8.607 positif dan 43.934 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 206.911 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 19.084 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 280 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh sembilan kasus, Bali 183 kasus, Banten 370 kasus, Bangka Belitung sembilan kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 79 kasus, DKI Jakarta 3.684 kasus.

Selanjutnya di Jambi 21 kasus, Jawa Barat 907 kasus, Jawa Tengah 621 kasus, Jawa Timur 770 kasus, Kalimantan Barat 51 kasus, Kalimantan Timur 97 kasus, Kalimantan Tengah 100 kasus, Kalimantan Selatan 146 kasus, dan Kalimantan Utara 83 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 83 kasus, Nusa Tenggara Barat 180 kasus, Sumatera Selatan 119 kasus, Sumatera Barat 97 kasus, Sulawesi Utara 36 kasus, Sumatera Utara 105 kasus, dan Sulawesi Tenggara 41 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 432 kasus, Sulawesi Tengah 36 kasus, Lampung 38 kasus, Riau 38 kasus, Maluku Utara 14 kasus, Maluku 22 kasus, Papua Barat 16 kasus, Papua 136 kasus, Sulawesi Barat 35 kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo 14 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 26 kasus.

Agus.Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah kasus meninggal karena COVID-19 cenderung mengalami penurunan sejak sepekan, sedangkan pasien sembuh terus tumbuh.

Berdasarkan hasil akumulasi data yang dihimpun per hari Kamis (23/4), jumlah kasus meninggal bertambah 11 sehingga total menjadi 647. Kemudian pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 47 orang sehingga totalnya menjadi 960.

Adapun Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 326, disusul Jawa Timur sebanyak 121, Jawa Barat 87, Sulawesi Selatan 80, Bali 55, Jawa Tengah 54, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 960 pasien.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

“Kalau kita lihat sebaran pasien sembuh di DKI Jakarta 326 orang, Jawa Timur 121 orang, Jawa Barat 87 orang, Sulawesi Selatan 80 orang, Bali 55 sehingga total bersama 29 Provinsi yang lainnya berjumlah 960 orang, “ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (23/4).

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 357 orang hingga total menjadi 7.775.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 59.935 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 43 laboratorium. Sebanyak 48.647 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 7.775 positif dan 40.872 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 195.948 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 18.283 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 267 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh tujuh kasus, Bali 167 kasus, Banten 337 kasus, Bangka Belitung sembilan kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 76 kasus, DKI Jakarta 3.517 kasus.

Selanjutnya di Jambi 14 kasus, Jawa Barat 784 kasus, Jawa Tengah 538 kasus, Jawa Timur 664 kasus, Kalimantan Barat 50 kasus, Kalimantan Timur 74 kasus, Kalimantan Tengah 83 kasus, Kalimantan Selatan 114 kasus, dan Kalimantan Utara 77 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 83 kasus, Nusa Tenggara Barat 115 kasus, Sumatera Selatan 93 kasus, Sumatera Barat 86 kasus, Sulawesi Utara 31 kasus, Sumatera Utara 95 kasus, dan Sulawesi Tenggara 37 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 397 kasus, Sulawesi Tengah 29 kasus, Lampung 38 kasus, Riau 36 kasus, Maluku Utara 14 kasus, Maluku 17 kasus, Papua Barat 13 kasus, Papua 130 kasus, Sulawesi Barat delapan kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo tujuh kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 26 kasus.

Agus.Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 

KabarIkn.Com-JAKARTA-Sektor riil merupakan sektor usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Perlu diakui bahwa sektor tersebut merupakan salah satu yang sangat terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Tak ketinggalan, sektor informal juga turut merasakannya.

Oleh sebab itu, saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut program mitigasi dampak Covid-19 pada sektor riil melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 22 April 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa diperlukan stimulus dan upaya-upaya untuk menjaga kedua sektor tersebut dapat tetap bertahan di tengah pandemi.

“Diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi, yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” ujarnya.

Untuk menjalankan langkah penyelamatan tersebut, Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Pertama, diperlukan adanya penilaian serta penaksiran secara menyeluruh dan rinci mengenai seluruh sektor riil yang terdampak. Dari penilaian tersebut nantinya dapat disusun kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran.

“Tolong dipilah secara detail sektor apa yang paling parah, yang dampaknya sedang, serta yang bisa bertahan dan justru bisa mengambil peluang,” tuturnya.

Kemudian yang kedua, Presiden mengingatkan bahwa yang menjadi fokus pemerintah bukan hanya para pelaku usaha kecil dan menengah, melainkan pelaku usaha mikro juga turut di dalamnya. Sejumlah jenis usaha tersebut nantinya dapat menjadi penggerak ekonomi dengan jumlahnya yang cukup besar.

“Saya kira tiga ini menjadi sangat penting, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM), sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini,” kata Presiden.

“Tapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan sektor-sektor informal karena ini banyak juga menampung tenaga kerja,” imbuhnya.

Lebih jauh, skema pemberian stimulus tersebut juga harus dilakukan secara terbuka dan terukur dengan sebelumnya dilakukan verifikasi secara detail dan evaluasi secara berkala mengenai efektivitas pemberian stimulus tersebut bagi para pelaku usaha di sektor-sektor tersebut.

“Sektor apa mendapat stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya dihitung. Saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor riil,” tandasnya.

Jakarta,22/April/2020
Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website:https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kembali mencatat bahwa jumlah pasien sembuh COVID-19 mengalami peningkatan menjadi 913 setelah ada penambahan sebanyak 71 orang. Jumlah tersebut semakin meninggalkan angka kematian pasien per hari ini Rabu (22/4) sebanyak 635 setelah ada penambahan 19 orang.

Adapun Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 322, disusul Jawa Timur sebanyak 101, Jawa Barat 79, Sulawesi Selatan 75, Jawa Tengah 54, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 908 pasien.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

“Sebaran pasien sembuh yang terbanyak adalah di Jakarta 322 orang, Jawa Timur 101 orang, Sulawesi Selatan 75 orang, Jawa Barat 79 orang, Jawa Tengah 54 orang. Keseluruhan akumulasi di seluruh Provinsi adalah 913 pasien,”ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (21/4).

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 283 orang hingga total menjadi 7.418.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 55.732 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 38 laboratorium. Sebanyak 47.361 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 7.418 positif dan 39.943 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 193.571 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 17.754 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 263 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh tujuh kasus, Bali 152 kasus, Banten 337 kasus, Bangka Belitung delapan kasus, Bengkulu delapan kasus, Yogyakarta 75 kasus, DKI Jakarta 3.383 kasus.

Selanjutnya di Jambi 13 kasus, Jawa Barat 762 kasus, Jawa Tengah 479 kasus, Jawa Timur 638 kasus, Kalimantan Barat 31 kasus, Kalimantan Timur 69 kasus, Kalimantan Tengah 82 kasus, Kalimantan Selatan 107 kasus, dan Kalimantan Utara 77 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 81 kasus, Nusa Tenggara Barat 108 kasus, Sumatera Selatan 89 kasus, Sumatera Barat 81 kasus, Sulawesi Utara 20 kasus, Sumatera Utara 93 kasus, dan Sulawesi Tenggara 37 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 387 kasus, Sulawesi Tengah 29 kasus, Lampung 27 kasus, Riau 35 kasus, Maluku Utara 12 kasus, Maluku 17 kasus, Papua Barat delapan kasus, Papua 123 kasus, Sulawesi Barat delapan kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo tujuh kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 27 kasus.

Agus.Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kembali mencatat hasil rekapitulasi data yang menyatakan bahwa pasien sembuh COVID-19 kembali meningkat menjadi 686 setelah ada penambahan sebanyak 55 orang. Jumlah tersebut masih melampaui angka kematian pasien per hari ini Minggu (19/4) sebanyak 582 setelah ada penambahan sebanyak 47 orang.

Dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 234, disusul Jawa Timur sebanyak 98, Jawa Tengah 51, Jawa Barat 45, Sulawesi Selatan 43,
Bali 38 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 686 pasien.

Adapun kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

“Kriteria sembuh adalah sembuh berdasarkan laboratorium 2x negatif dan keluhan klinis tidak ada lagi,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (19/4).

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 327 orang hingga total menjadi 6.575.

Jumlah penambahan kasus positif tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih masif terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah kembali menegaskan agar masyarakat dapat mematuhi anjuran protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Mari kita lawan COVID-19 dengan tingkatkan imunitas diri kita, makan yang bergizi, sabar dan tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik dan jaga perasaan kita tetap bergembira, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir, tetap di rumah, tetap produktif di rumah,” kata Yuri.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 47.478 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 35 laboratorium. Sebanyak 42.219 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 6.575 positif dan 35.644 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) terdapat penambahan sebanyak 2.539 hingga total menjadi 178.883 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) bertambah 2.667 dengan total menjadi 15.646 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh tujuh kasus, Bali 135 kasus, Banten 324 kasus, Bangka Belitung tujuh kasus, Bengkulu empat kasus, Yogyakarta 67 kasus, DKI Jakarta 3.032 kasus.

Selanjutnya di Jambi delapan kasus, Jawa Barat 696 kasus, Jawa Tengah 349 kasus, Jawa Timur 590 kasus, Kalimantan Barat 21 kasus, Kalimantan Timur 59 kasus, Kalimantan Tengah 46 kasus, Kalimantan Selatan 96 kasus, dan Kalimantan Utara 69 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 79 kasus, Nusa Tenggara Barat 61 kasus, Sumatera Selatan 89 kasus, Sumatera Barat 72 kasus, Sulawesi Utara 20 kasus, Sumatera Utara 81 kasus, dan Sulawesi Tenggara 37 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 370 kasus, Sulawesi Tengah 27 kasus, Lampung 26 kasus, Riau 30 kasus, Maluku Utara empat kasus, Maluku 17 kasus, Papua Barat tujuh kasus, Papua 107 kasus, Sulawesi Barat tujuh kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo empat kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 26 kasus.

Agus.Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 

KabarIkn.Com-JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menyikapi potensi kelangkaan pangan dunia sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Akhir bulan lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengingatkan akan adanya potensi tersebut.

Maka itu, sejumlah langkah dibahas oleh Kepala Negara bersama dengan jajaran terkait dalam rapat terbatas mengenai antisipasi kebutuhan bahan pokok yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2020.

“Setiap negara terutama negara-negara produsen beras akan lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka sendiri dan rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown (di sejumlah negara),” ujar Presiden.

Sebagai langkah awal, Presiden Joko Widodo menginstruksikan dilakukannya pemetaan kebutuhan bahan pokok secara akurat dengan berdasar pada data-data empiris yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama. Betul-betul harus dihitung, jangan overestimate,” ucapnya.

Kedua, Kepala Negara meminta pihak-pihak terkait untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan yang ada di pasaran. Selain itu, rantai pasok juga harus dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan di masyarakat.

“Pastikan dalam supply chain petani mendapatkan perlindungan yang baik. Hindari praktik-praktik yang tidak sehat dan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik,” imbuhnya.

Selain itu, tak kalah penting, agar selain ketersediaan, stabilitas harga kebutuhan pokok juga dapat dijaga dan terjangkau oleh masyarakat. Hingga saat ini, Presiden masih melihat adanya fluktuasi harga, bahkan kenaikan di sejumlah komoditas, yang harus segera dibenahi.

“Ini yang mulai naik sedikit beras. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi Rp19.000. Bawang putih, bawang bombai juga belum turun. Saya enggak tahu ini dari Kementerian Perdagangan apa sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak,” kata Presiden.

Kepala Negara juga melihat adanya penurunan harga gabah kering namun tidak diikuti dengan penurunan harga beras, malah sebaliknya. Untuk hal tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk turun langsung ke lapangan dan mencari tahu persoalan tersebut.

“Kalau harga gabah kering giling turun mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya tidak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari!” ujarnya.

Menutup arahannya, Presiden Joko Widodo sekaligus menginstruksikan agar upaya antisipasi kebutuhan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19 dan menjelang bulan suci Ramadan ini dijadikan momentum untuk mereformasi kebijakan sektor pangan nasional.

“Dalam situasi Covid-19 ini marilah kita jadikan momentum. Ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita. Jangan kehilangan momentum yang ada,” tandasnya.

Jakarta,21/April/2020
Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website:https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Banyaknya kasus perawat atau dokter yang terinfeksi COVID-19 dipicu oleh beberapa faktor salah satunya ialah ketidak jujuran pasien ketika berobat atau saat ditanya perihal kronologi penyakitnya. Padahal keterbukaan pasien menjadi kunci bahwa COVID-19 dapat disembuhkan dan penularan dapat dicegah.

Hal itu superti yang dikisahkan oleh Nurdiansyah, salah satu perawat yang turut menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, ketika berbagi pengalamannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (19/4).

Sudah banyak beberapa tenaga medis yang terinfeksi hingga gugur dalam melaksanakan tugasnya. Bagi Nurdiansyah, hal itu semakin menambah cerita duka bagi dirinya dan juga para tenaga medis lainnya saat melaksanakan tugasnya menangani COVID-19.

“Sudah mulai banyak kasus-kasus yang terjadi dengan kita. Beberapa teman ada yang dirawat. Teman-teman yang tertular dari pasien. Ada yang tertular karena mungkin ketidakjujuran (pasien). Bulan ini kita penuh duka, angka positif dari teman-teman kita semakin banyak, yang meninggal juga,” ungkap Nurdiansyah.

Lebih dari itu, Nurdiansyah juga berkisah tentang apa yang sudah dialami oleh rekan-rekannya tentang stigma negatif tenaga medis, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya. Mulai dari diusir hingga anggota keluarganya diasingkan dan dikucilkan oleh tentangga.

“Stigma yang negatif tentang perawat COVID-19 mulai dari diusir dari rumah kontrakan, kemudian anak dari perawat juga diasingkan dengan anak tetangganya,” kata Nurdiansyah.

Oleh karenanya, pria yang tadinya bekerja untuk pasien HIV/AIDS itu menyampaikan harapan kepada semua pihak, pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Menurutnya, satu-satunya upaya melawan COVID 0 19 dengan pencegahan. Garda terdepan untuk pencegahan yakni masyarakat.

“Mari sama-sama kita lakukan pencegahan. Dalam hal ini garda terdepan adalah masyarakat,” ungkap Nurdiansyah.

Di sisi lain, Nudiansyah juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah karena telah memberikan fasilitas bagi tenaga medis berupa tempat tinggal untuk transit dan istirahat. Sehingga hal itu dapat dimanfaatkan mereka untuk melepas lelah setelah melaksanakan tugas melayani pasien.

“Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan penginapan sebagai transit dan tempat untuk beristirahat,” pungkasnya.

Agus.Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 

 

KabarIkn.Com-JAKARTA – Peran perempuan sangat strategis, baik di rumah tangga maupun di tengah masyarakat, khususnya mereka yang saat ini berada di garda depan melawan COVID – 19. Hal tersebut disampaikan oleh dokter spesialis paru dr. Erlina Burhan bertepatan dengan Hari Kartini.

Bertepatan dengan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April, Erlina menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan, khususnya perempuan yang melakukan peran ganda. Mereka tidak hanya bekerja di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan tetapi juga di rumah sebagai ibu rumah tangga. Menurutnya perempuan harus tetap mampu memberikan edukasi, baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar.

“Selamat kepada para tenaga kesehatan perempuan, Anda adalah pahlawan di keluarga dan juga pahlawan di manapun sesuai dengan perannya masing-masing,” kata dr. Herlina saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (21/4).

Ia berpesan bagi para tenaga kesehatan di mana pun harus tetap berperan sekecil apa pun dan di mana pun, yang pasti semua ini akan sangat berarti untuk bangsa dan negara di tengah pandemik COVID – 19.

Erlina yang bekerja di RSUP Persahabatan menambahkan bahwa dirinya sebagai seorang ibu ketika di rumah, selain harus mendampingi anak-anaknya, juga dituntut untuk mampu memberikan edukasi yang benar tentang kesehatan kepada seluruh anggota keluarga. Begitu juga, ketika kita harus berada di tengah masyarakat sesuai dengan profesi yang dimiliki.

Berdasarkan data yang ada menurut dr.Herlina hampir 80% tenaga perawat adalah perempuan dan juga untuk tenaga dokter jumlahnya seimbang, 50% perempuan dan 50% laki-laki. Khusus untuk tenaga perawat, perempuan mempunyai kemampuan yang sedikit lebih dalam mendekati para pasiennya.

Sementara itu, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menyampaikan bahwa perempuan berperan di tengah pandemik COVID – 19 ini. Menurutnya, 70% tenaga medis di seluruh dunia adalah perempuan. Mereka bekerja di berbagai sektor terkait kesehatan seperti membuat masker hingga menyediakan makanan.

“Perempuan di tengah masyarakat memiliki peran yang luar biasa,” tambah Rahmawati.

Selama ini, Rahmawati melakukan jejaring di masyarakat dengan mendampingi perempuan yang terpinggirkan, yang menggantungkan hidup dari kerja keras dan mereka yang berperan ganda.

“Di sisi lain, perempuan juga dalam kondisi rentan, untuk itu perlu mendapat dukungan dan asupan gizi yang baik dan memadai,” katanya.

Agus,Wibowo
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB

 

KabarIkn.Com-.JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan bahwa aplikasi anak negeri yang dibuat untuk membantu melacak penyebaran virus corona, PeduliLindugi, aman dari ancaman peretas (hacker).

“Aplikasi ini aman dan dikembangkan oleh anak bangsa sendiri. Sudah bisa didownload di Play Store and App Store,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (18/4).

Oleh karenanya, Johnny meminta kepada masyarakat, terutama ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN agar secepatnya bisa mengunduh aplikasi tersebut di ponsel pintarnya masing-masing.

Terkait data pribadi, kata Johnny, juga dijamin telah dilindungi melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 2020. Semua pihak yang mengelola aplikasi tersebut diwajibkan untuk melakukan pembersihan data saat kondisi darurat kesehatan pandemi COVID-19 telah berakhir.

Menurut data Kominfo, aplikasi tersebut sudah dipasang oleh 1.915.874 pengguna di ponsel, demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Aplikasi PeduliLindungi bekerja dengan menggunakan cara tracking, tracing, dan fencing untuk mendeteksi pergerakan seseorang positif COVID-19 secara historis.

Berdasarkan hasil tracking dan tracing bluetooth, aplikasi akan mendeteksi keberadaan seseorang positif COVID-19 di sekitar pengguna dan memberikan peringatan untuk menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Kominfo, semakin banyak orang yang memasang aplikasi PeduliLindungi, semakin tinggi pula tingkat akurasi deteksi penyebaran virus corona sehingga akan membantu menanggulangi sebaran COVID-19 di Indonesia.

“Aplikasi ini bertujuan untuk melindungi diri kita agar tidak tertular COVID-19. Dengan demikian akan memudahkan tugas pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19,” pungkas Johnny.

Agus Wibowo

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Pengujian sampel secara masif hingga distribusi bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19 turut dibahas Presiden bersama jajarannya dalam rapat terbatas kali ini

KabarIkn.Com-JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total terhadap upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19, terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan program-program dan kebijakan selanjutnya.

“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail, kekurangannya apa, dan plus-minusnya apa sehingga bisa kita perbaiki,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 April 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara kembali menekankan kepada jajarannya di daerah mengenai pentingnya pengujian sampel uji secara masif yang diikuti dengan pelacakan agresif terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien Covid-19 dan melakukan isolasi terhadap orang-orang yang diduga terpapar secara ketat.

“Tiga hal ini yang harusnya sering, terus-menerus, ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadakan sejumlah alat pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Dengan pengadaan tersebut, Presiden berharap agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.

Sementara itu, Presiden juga meminta evaluasi dan perbaikan terhadap sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kelebihan kapasitas di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19.

“Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul. Mana yang sedang dan ringan serta mana yang berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” kata Presiden.

“Saya juga sangat mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Ini saya kira harus lebih dikembangkan lagi sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden kembali menegaskan soal pentingnya distribusi logistik untuk tetap terlaksana di tengah pandemi ini. Apalagi dalam waktu beberapa hari ke depan masyarakat akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tentunya membutuhkan kecukupan logistik dan stok pangan di tengah masyarakat.

“Pastikan bahwa distribusi logistik dan kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” ucapnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dapat segera dimulai dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk tahap awal pada pagi tadi dari gerbang Istana Merdeka, Jakarta, bantuan sosial mulai disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta untuk selanjutnya turut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat lainnya di wilayah Bodetabek.

“Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan dan cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran,” tandasnya.

Jakarta,20April2020
Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website:https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden

KabarIkn.Com-JAKARTA – Selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2, hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemic seputar COVID-19. Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.

Pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Harry Sufehmi mengatakan bahwa saat ini istilah infodemik kini sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali.

“Istilah Infodemik itu sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi, kita saat ini di situasi pandemic, wabah global, bukan lokal. Infodemik tidak menolong situasi yang parah ini,” jelas Harry di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (18/4).

Selain itu, infodemik juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Fenomena itu yang sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal COVID-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan.

“Akibat infodemic ini bisa cukup fatal, sampai menyebabkan korban nyawa. Misalnya informasi mengenai obat tapi hoaks, jadi lengah gak papa kalau kena, tinggal kasi bawang putih, padahal sebetulnya hoaks. Terus berbagai narasi yang menghasut tapi hoaks sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang sudah cukup susah karena wabah ini, jadi kita kasihan sekali,” ujarnya.

Di sisi lain, Harry juga menjelaskan bahwa sesungguhnya para ulama jaman dahulu telah menyusun Ilmu hadist untuk melawan hoaks, tatkala saat itu banyak beredar hadis palsu.

Untuk itu, perlu dipahami bahwa dasar untuk mendeteksi dan menangkal hoaks menurut Harry adalah melalui apa yang seperti diajarkan oleh hadist melalui ulama dengan dasar sanad dan matan, yaitu mengetahui asal atau sumber dan bunyi makna dan pemahaman tentang isinya.

“Dasarnya simpel untuk membantah atau mendeteksi hoaks, yaitu sanad dan matan. Sanad itu sumber, matan itu konten. Jadi maksudnya, kita cek kalau kita dapat berita, sanadnya apa nih, sumbernya darimana. Kalau cuma forward-an Whatsapp yang gak jelas sumbernya sama sekali, ya kita anggap hoaks aja sampai terbukti sebaliknya, jadi supaya aman,” tambah Harry.

Kemudian, terkait konten atau isi berita, masyarakat sebaiknya mengecek apakah konten tersebut ada yang aneh atau tidak. Apabila ada isi berita yang ketika dibaca isinya langsung membangkitkan emosi, marah, gusar atau bahkan, ketakutan, serta mungkin berlawanan dengan yang selama ini beredar di media massa, maka harus dicek atau seperti tadi saja, dianggap sebagai berita hoaks sampai terbukti sebaliknya.

“Jadi mengetahui ini hoaks atau bukan itu simpel. Kita sudah diajarkan dari zaman dahulu yaitu apakah sanadnya jelas, gimana kontennya. Jadi kalau kita umat muslim sudah bisa berpegang kesitu, maka sebenarnya kita sudah bisa menghindari hoaks ini,” kata Harry.

Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat setidaknya infodemik berupa hoaks atau informasi yang tidak benar seputar COVID-19 di Indonesia mencapai 566 kasus.

Sementara itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melalui pemeriksa faktanya secara spesifik mencatat misinformasi dan disinformasi seputar COVID-19 sebanyak 301 berita hoaks hingga pukul 22.00 WIB pada Jumat kemarin.

Agus Wibowo

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kencanaan (BNPN)

KabarIkn.Com-JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kembali mengungkapkan bahwa jumlah pasien sembuh COVID-19 kembali meningkat menjadi 747 setelah ada penambahan sebanyak 61 orang. Jumlah tersebut semakin melampaui angka kematian pasien per hari ini Senin (20/4) sebanyak 590 setelah ada penambahan sembilan orang.

Adanya peningkatan kasus sembuh yang siginifikan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa COVID-19 bisa dilawan dan dicegah. Untuk itu Pemerintah mendorong masyarakat agar upaya pemutusan rantai penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat terus dilakukan dengan baik.

“Mari kita berpartisipasi secara aktif. Dengan memutuskan penularan COVID-19. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Oleh karena itu tetap tinggal di rumah. Mari kita sebarluaskan dan laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melalui keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (20/4).

Adapun Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran pasien sembuh terbanyak yakni 230, disusul Jawa Timur sebanyak 98, Sulawesi Selatan 63, Jawa Barat 56, Jawa Tengah 51, Bali 42 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 747 pasien.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

“Jika dilihat sebaran pasien sembuh paling banyak di DKI Jakarta 230 orang, Jawa Timur 98 orang, Sulawesi Selatan 63 orang, Jawa Barat 56 orang, Jawa Tengah 51 orang. Jika ditotal dengan 29 provinsi lainnya adalah 747 pasien,” jelas Yuri.

Dari total kasus sembuh dan meninggal tersebut, ada pula penambahan untuk kasus positif sebanyak 185 orang hingga total menjadi 6.760. Angka penambahan kasus tersebut cenderung mengalami penurunan apabila dibanding dengan data sebelumnya per hari Sabtu (19/4) yakni 327.

Data yang dicatat tersebut diambil dari hasil uji spesimen sebanyak 49.767 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 36 laboratorium. Sebanyak 43.749 kasus spesimen yang diperiksa didapatkan data 6.760 positif dan 36.989 negatif.

Kemudian untuk jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 181.770 orang dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 16.343 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota di Tanah Air.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan data positif COVID-19 di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh tujuh kasus, Bali 140 kasus, Banten 341 kasus, Bangka Belitung tujuh kasus, Bengkulu empat kasus, Yogyakarta 69 kasus, DKI Jakarta 3.097 kasus.

Selanjutnya di Jambi delapan kasus, Jawa Barat 747 kasus, Jawa Tengah 351 kasus, Jawa Timur 590 kasus, Kalimantan Barat 21 kasus, Kalimantan Timur 63 kasus, Kalimantan Tengah 60 kasus, Kalimantan Selatan 96 kasus, dan Kalimantan Utara 74 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 79 kasus, Nusa Tenggara Barat 72 kasus, Sumatera Selatan 89 kasus, Sumatera Barat 74 kasus, Sulawesi Utara 20 kasus, Sumatera Utara 83 kasus, dan Sulawesi Tenggara 37 kasus.

Adapun di Sulawesi Selatan 370 kasus, Sulawesi Tengah 27 kasus, Lampung 26 kasus, Riau 34 kasus, Maluku Utara empat kasus, Maluku 17 kasus, Papua Barat tujuh kasus, Papua 107 kasus, Sulawesi Barat tujuh kasus, Nusa Tenggara Timur satu kasus, Gorontalo empat kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 27 kasus. 21 Provinsi nihil kasus positif.

AgusWibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

 

 

KabarIkn.Com-Balikpapan – Polda Kaltim mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar maupun di rumah. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesahatan dan mecegah penyebaran virus corona (Covid-19).

“Ayo mulai sekarang gunakan masker. Terlebih saat berada di luar rumah. Sehingga dapat mencegah dan membentengi diri dari penyebaran Covid-19,” Ucap Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Muktiono, S.H., M.H.

Kapolda Kalimantan Timur melalui Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana, S.I.K., M.H., menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengubah kebijakan dan kini mendukung penggunaan masker untuk semua orang di tengah penyebaran pandemic Corona Virus Disease (Covid-19).

“Penggunaan masker kini tak hanya disarankan untuk mereka yang sedang sakit. Semua warga yang keluar rumah diminta menggunakan masker demi memutus mata rantai penyebaran virus corona,” jelasnya.

Kombes Pol Ade Yaya menyebutkan, untuk seluruh personel di lingkunan Polda dan Polres jajaran, Kapolda Kaltim telah menginstruksikan agar menggunakan masker saat berkativitas. Seluruh jajaran juga harus mensosialisasikannya kepada masyarakat.

“Kita mengimbau setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker karena di awal WHO menyampaikan yang pakai masker itu hanya yang sakit yang sehat nggak tapi sekarang nggak, semua yang keluar rumah harus pakai masker,” tegasnya

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Kaltim juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mejaga jarak (physical distancing) dan tidak berkumpul di tempat keramaian serta mengadakan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Jangan berkumpul-kumpul ataupun membuat kegiatan kerumunan massa. Mari kita sikapi bersama-sama imbauan pemerintah dan maklumat Kapolri. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona,” pungkasnya.

Sumber : Humas Polda Kaltim