![[Valid RSS]](/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
BERAU-Kekosongan bahan bakar (BBM) di Kabupaten Berau, beberapa hari lalu, membuat DPRD Berau geram, dan mencari akar masalahnya. Bahkan, sempat melakukan sidak ke seluruh SPBU Kabupaten Berau.
Termasuk sidak ke Jobber (Depot Mini Pertamina) berada di JL. Poros Tanjung Batu, Kampung Samburakat, hingga
berkunjung ke Pusat Pertamina Kalimantan Timur, di Kota Balikpapan beberapa hari yang lalu.
Saat kunjungan ke PT. Pertamina Kota Balikpapan, Anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo menjelaskan, hasil kunjunganya tersebut, pihaknya menghitung alokasi BBM untuk wilayah Berau.
"Ternyata hanya masalah kouta saja. Karena di Jobber itu dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sudah menentukan kuotanya, dimana untuk Jobber Kabupaten Berau ini ada 3 Kabupaten yang disuplai. Yaitu di Berau ada 6 SPBU, ada 7 Agen Penyuplai Minyak dan Solar (APMS), di Kabupaten Bulungan ada 2 SPBU, 2 atau 3 Agen APMS dan di Kabupaten Tanah Tidung ada 1 Agen APMS," ungkapnya.
"Dari jatah-jatah itu, Kami menghitung memang lemah didata Pertalite dan Pertamax, sedangkan masalah kita. Selain antri warga kepingin ketersediaan bahan bakar minyak, mau itu premium maupun subsidi yang penting ada, terkadang Pertalite diperlukan saat Premium kosong, dan Pertalite stoknya kecil," katanya.
"Di Kabupaten Berau itu yang datang ke Jobber ada sekitar 3 kali pengangkutan, ada sekitar 1.500 setiap kali turun khusus Premium, 1.500 x 3 berarti ada sebulan 4.500 kuotanya," bebernya.
"Di Berau dapat jatah sekitar 2.600 sampai 2.700 dan sisanya untuk Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung karena memang sudah di jatah," tambahnya.
"Realisasi yang kami sesuaikan, stok yang diberikan sama realisasi dari SPBU dan APMS, ternyata memang rata-rata, walaupun ada dibawah 300 di Kabupaten Berau untuk Premium per SPBU sehari 10 Ton namun dibatasi," ulasnya.
"Jika dikali 30 berarti kan 300 dan bahkan ada yang di bawah 300, jika rata-rata dibawah 300 x 6 SPBU berarti ada 1.800 ditambah 7 APMS ini, 6 APMS menggunakan Premium, dan mereka rata-rata 150 per APMS, 150 x 6 ada 900 berikutnya 1.800 + 900 ada 2.700 maka sesuai sudah. Data dan Faktanya memang kurang," jelasnya.
Solusi yang ditawarkan Sujarwo bersama Anggota DPRD Berau, khususnya Komisi II adalah dengan mengajukan ke Pemerintah meminta pengajuan ke Pertamina pihak BP Migas, tetapi koutanya agak susah, yang kuotanya 10 ton mau dinaikan menjadi 20 ton per SPBU, karena susah.
Sujarwo menambahkan, bagaimana caranya aga Pertalite ini di 2 kali lipatkan. Hasil dari Balikpapan sudah mengatakan tidak membatasi, berapa pun akan diberikan.
"Karena itu non subsidi yang semestinya menguntungkan, dan masalahnya Jobber ini punya keterbatasan tangki, maka tangki itu mau ditambah lagi, yang ditargetkan di bulan 6 sudah jadi tangki dan ditambah lagi 1 SPBU baru di depan pasar, yang direncanakan punya H. Masdar, Logam Muliya dikhususkan untuk Pertalite, Pertamax dan Solar," lanjut Sujarwo,
"Oleh karena itu dengan segala yang ada, kami mengusulkan ke Pemerintah mengajukan ke Pertamina Region 6 yang berbeda di Kalimantan yang semuanya menangani. Meminta agar mengajukan Kapal kecil yang dikhususkan untuk mengangkut Pertalite dan Premium," tandasnya.
Penulis: Fadli