DPRD PPU

KabarIkn.com,Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat Paripurna masa persidangan II tahun sidang 2023/2024 bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten PPU, Selasa (26/03/2024).

Terdapat dua agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD ini, pertama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PPU Tahun Anggaran (TA) 2023.

Kemudian Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten PPU serta Nota Penjelasan DPRD dan Pendapat Bupati terhadap Dua Rancangan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten PPU.

Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten PPU Syahruddin M Noor, dihadiri Pj Bupati PPU Makmur Marbun, Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar, 20 anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

"Untuk memenuhi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 di mohon kepada saudara pejabat Bupati PPU untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023," kata Syahrudin.

Selanjutnya, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan LKPJ TA 2023. LKPJ ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

"LKPJ Pj Bupati memuat gambaran mengenai Anggaran Pendapatan Daerah Belanja Daerah (APBD), kebijakan umum pemerintah daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menjadi kewenangan daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan," kata Marbun.

Lanjut Marbun, prioritas-prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten PPU 2018-2023, memuat pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satu azas penyelenggaraan yang baik adalah akuntabilitas, dan kebijakan anggaran yang dilaksanakan selama ini berdasarkan skala prioritas, mengingat keterbatasan fiscal daerah. 

"Oleh karenanya, program dan kegiatan ditunjukan untuk pelayanan umum yang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memiliki daya ungkit bagi perekonomian, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan LKPJ Bupati PPU, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,25 trilyun lebih, dari target sebesar Rp 2,15 trilyun lebih atau mencapai 104,73%, belanja daerah, terealisasi sebesar Rp 2,08 trilyun lebih dari target sebesar Rp 2,28 Trilyun atau mencapai 91,29%, dan pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp 132,50 milyar lebih dari target sebesar 132,50 milyar lebih atau mencapai 100%.

Lebih lanjut, bahwa capaian kinerja dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada tahun 2023 memperlihatkan capaian kinerja yang cukup menggembirakan ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun2023 mengalami peningkatan yakni 74,33%, dimana tahun 2022 hanya sebesar 72,55%, dan terjadi penurunan untuk tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,12% dan menurun pada tahun 2023 menjadi 2,07%. Disampaikan pula pada sektor pengembangan infrastruktur, tercatat kondisi jalan mantap mencapai 511,05 Km atau sebesar 43,39% dari total panjang jalan sebesar 1.258,83 km, dan pembuatan saluran drainase sepanjang 2.827 meter. 

"Dari hasil kegiatan pembangunan yang telah kita laksanakan selama ini, sudah banyak hasil yang dapat dicapai, namun demikian kitapun sadar dan tidak menutup diri bahwa, masih banyak persoalan yang memerlukan sentuhan lebih lanjut melalui program dan kegiatan," jelas Marbun.

Setelah pembacaan LKPJ Bupati PPU, kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten PPU serta Nota Penjelasan DPRD dan Pendapat Bupati terhadap Dua Rancangan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten PPU

Pada sesi penyampaian jawaban pemerintah kabupaten PPU atas tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten PPU, Makmur Marbun mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun ini, ada tiga Raperda yang diajukan sebagai inisiatif DPRD. Adapun tiga Raperda inisiatif DPRD yakni, Raperda tentang pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau publik, jalur hijau dan taman, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan Raperda tentang penyelenggaraan sistem pertanian organik.

”Secara umum berdasarkan pandangan kami dari masing-masing Raperda tersebut dapat disampaikan,salah satunya seperti Raperda tentang pengelolaan pohon pada ruang terbuka hijau publik, jalur hijau dan taman kabupaten PPU sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah paling dekat atau dianggap sebagai daerah penyangga utama serambi Ibukota Negara Nusantara,” ucap Marbun.

Kemudian pada penyampaian nota penjelasan bupati dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga raperda usulan pemerintah daerah kabupaten PPU, Makmur Marbun mengatakan bahwa tiga Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah pada acara paripurna hari ini adalah raperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten PPU Tahun 2023–2043, raperda tentang pengelolaan keuangan daerah dan raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kabupaten PPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Saya berharap terkait ini agar dapat segera dijadwalkan pembahasannya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan,” pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto mengingatkan para petani pemilik lahan sawah untuk tidak mengalihfungsikan lahan persawahan yang mereka kelola ke sektor lain.

Khususnya di Kecamatan Babulu yang merupakan lumbung padi PPU, dengan luas sawah potensial mencapai kurang lebih 15 ribu hektar, sedangkan yang baru tergarap masih sekitar 8 ribu hektar. 

"Mereka kebanyakan masih mengandalkan tadah hujan, dan juga keberadaan IKN salah satu faktor beralih fungsi lahan tersebut," kata Irawan sapaan akrabnya, Senin (25/03/2024).

Dijelaskannya, alih fungsi lahan pertanian masih didominasi oleh dua sektor yakni industri dan perumahan. Beberapa petani tergiur mengalihfungsikan lahannya menjadi kebun sawit, yang kalau dilihat dari waktu panen lebih cepat dibanding dengan padi. 

Kemudian juga, adanya IKN di PPU, lahan persawahan mereka dijadikan menjadi perumahan yang dibeli dari investor luar. Dengan itu, Politikus Partai PKB itu mendorong Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi semakin meluasnya alih fungsi lahan tersebut, yakni dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam pengawasan lahan.

"Padahal Babulu merupakan lumbung padi di PPU yang diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan di PPU dan IKN, serta dapat menekan inflasi melalui kegiatan pangan murah," tandasnya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya membangun ketahanan pangan, tetapi harus dilandasi oleh kemandirian dan kedaulatan pangan.(ziq/adv)

KabarIkn.com,PENAJAM,- Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengatakan bahwa kegiatan safari Ramadhan yang digelar di Kelurahan Pemaluan, kecamatan Sepaku tersebut merupakan kegiatan yang istimewa. 

Karena selain kegiatan tersebut diluar jadwal resmi Safari Ramadhan pemda PPU, banyak hal yang telah disampaikan kepada masyarakat wilayah Pemaluan khusunya terkait pembangunan Ibukota Negara (IKN) di kabupaten PPU, Minggu, (17/3/2024) sore. 

" Ini safari Ramadhan yang istimewa bagi saya. Karena banyak hal penting yang telah saya sampaikan kepada masyarakat khusus nya di kelurahan Pemaluan ini, " kata Makmur Marbun. 

Makmur Marbun mengatakan bahwa kehadiran IKN di kabupaten PPU bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Tetapi justru membuat masyarakat sejahtera. Karena dampak positif dari pembangunan pusat pemerintahan tersebut dipastikan sangat besar khusuanya bagi kabupaten PPU. 

Namun sambung dia, setiap hal positif pastilah tentu juga ada negatifnya yang harus bisa diterima masyarakat. Termasuk adanya isu yang berkembang terkait adanya surat penggusuran pemukiman warga dari pihak Otorita IKN. Tetapi hal tersebut tentunya masih dapat dikomunikasikan lebih lanjut.

" Mungkin persoalan ini hanya karena masih kurang komunikasi. Saya selaku kepala daerah akan mengomunikasikan persoalan ini kepada pihak terkait karena ini tanggung jawab saya, " ucapnya. 

Dia juga menambahkan bahwa pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan agar warga memahami fungsi dan tugas OIKN dalam melakukan penataan wilayah IKN.

Menueutnya, tindakan penataan memang diperlukan, tapi harus menunggu tim yang tepat dan melakukan sosialisasi terus menerus, seperti yang dilakukan dalam pembangunan Bandara VVIP.

Makmur Marbun menambahkan bahwa tujuan OIKN adalah baik, karena diperlukan penataan terhadap bangunan yang tidak teratur. Tetapi mungkin sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat masih belum maksimal. 

" Saya akan terus berkolaborasi dengan OIKN dan memastikan tidak ada masalah yang timbul dari surat tersebut dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu," ucapnya.

Marbun juga mengimbau kepada masyarakat kelurahan Pemaluan untuk tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Baik OIKN maupun Pemkab PPU memiliki tujuan yang baik, yakni melakukan penataan untuk mengontrol pembangunan. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini dipastikan tidak bertujuan untuk membuat masyarakat menderita.

"Pada prinsipnya, kami tidak ingin membuat masyarakat menderita, karena ini masih masa transisi," tandasnya.

Lebih jauh Makmur Marbun juga mengatakan dalam waktu kurang lebih enam bulan menjabat sebagai pj bupati PPU mungkin belum bisa sepenuhnya memenuhi keinginan masyarakat kabupaten PPU. 

Namun sambung Marbun, bahwa dirinya terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kabupaten PPU.

"Kehadiran IKN harus kita sambut gembira. Banyak daerah lain ingin IKN berada di wilayah mereka. Namun kabupaten PPU sangat beruntung karena IKN berada di wilayahnya," tutupnya. 

Dalam kegiatan safari Ramadan ini Makmur Marbun didampingi jajaran Forkopimda kabupaten PPU juga menyerahkan secara simbolis sejumlah bingkisan kepada pengurus Masjid dan masyarakat kelurahan Pemaluan. (HumasPPU/*adv)

KabarIkn.com,Penajam - Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor berkomitmen bersama Pemerintah Daerah untuk percepat penghapusan kemiskinan ekstrim.

Syahrudin mengatakan, bahwa sudah menjadi tugas DPRD dan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Tentu dalam mengurangi hal itu, pihaknya melakukan berbagai program seperti bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin (gakin).

“Upaya-upaya itu kita coba urai dengan beberapa kegiatan-kegiatan bantuan kepada masyarakat miskin, terutama bantuan rumah-rumah gakim kemudian peningkatan-peningkatan kesejahteraan lainnya,” kata Syahrudin.

Lanjut Syahrudin, bantuan juga menyasar ke sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

perlu mendapatkan sentuhan program pelatihan terkait dengan peningkatan produksi dan peningkatan kualitas produk. Para pelaku UMKM juga harus harus berupaya meningkatkan kualitas produksi secara mandiri.

“Kita tidak boleh memberikan hal-hal yang sifatnya instan terus, kita ubah pola itu kita upayakan bagaimana mereka bisa membudidaya, bagaimana mereka bisa berdaya guna supaya ada peralihan stigma untuk bagaimana mereka supaya bisa mandiri dengan usaha-usaha yang kita berikan seperti itu, supaya kemiskinan ini mulai kita urai dan mulai berkurang seperti itu harapannya,” paparnya..

Politikus Partai Demokrat itu menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga ke angka satu digit di tahun 2024 ini.

“Ya 2024, jadi di tahun 2025 ini ya kalau bisa sudah tinggal satu digit gitu jangan lagi dua digit seperti itu,” pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta proses lelang dipercepat agar pelaksanaan pembangunan di Benuo Taka bisa berjalan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Rauf Muin. Ia mengatakan bahwa dengan dipercepatnya proses lelang ini, tentu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun.

"Mestinya di bulan satu (Januari) itu sudah dilakukan, nah kalau itu terlambat pasti menjadi pertanyaan ada apa gitu, karna ini menyangkut masalah fasilitas yang secepatnya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu, sayang rasanya kalau melewati," kata Rauf Muin.

Lanjut Rauf, mengingat kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan, termasuk keterlambatan dalam pelaksanaan lelang dan kondisi material yang sulit diperoleh di Kalimantan khususnya di PPU.

“Kasian kontraktor sudah maksimal tapi karna banyak kondisi terutama menyangkut material Kalimantan kan susah, apalagi PPU semua material dari luar,” ucap Politisi Partai Gerindra itu.

"Tapi yang paling pokok itu materi saya yakin dan saya percaya material. Material kadang ada tetapi kondisi cuaca tidak memungkinkan, besar gelombang atau apa, belum lagi antri ini jadi banyak faktor itu yang mestinya di pikirakan," sambungnya.

Sehingga, ia berharap tidak ada lagi kontraktor yang diblacklist akibat dari keterlambatan dalam mengerjakan proyek tersebut. Seperti belakangan ini beberapa yang putus kontrak hingga pihak instansi melakukan swakelola.

"Yang menjadi persoalan yang sekarang mau di swakelola itu dalam bentuk apa, ini kan paskah tidak selesainya pekerjaan itu, kami juga sampai hari ini belum juga dapat informasi yang selesai itu mana saja terus langkah-langkah apa yang di ambil, ya kalau itu swakelola berarti ada satu langkah untuk penyelesaian agar menjadi fungsional kan intinya begitu, masalahnya sesuai aturan gak atau tidak," jelasnya.

Raup Muin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kontraktor, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembangunan.

"Kontraktor di berhentikan, perusahaan di blacklist, nah inilah yang harus kita duduk bareng, mencari solusi-solusi apa sih menyangkut masalah penghambatan tadi, karna saya yakin dan percaya yang paling menghambat itu material, menyusul cuaca," pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendukung langkah pemerintah daerah (Pemda) yang akan menaikkan status RSUD di penajam dari tipe C ke B.

Menurut Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin mengatakan, dengan ditingkatkan tipe ini juga akan meningkat pelayanan dan ruang fasilitas lainnya.

"Saya pikir dengan anggaran yang ada memang menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan segala fasilitas, apalagi kesehatan. Tapi bukan hanya kesehatan, pendidikan juga dan lain-lain," kata Raup Muin.

Lebih lanjut, ditanya tentang penambahan instensif bagi dokter, Raup Muin setuju selama masih dalam regulasi dan pemanfaatan yang jelas.

Dijelaskannya, bahwa tenaga kesehatan khususnya dokter di PPU masih mengambil SDM dari luar daerah. Sehingga dengan nantinya akan diberikan tunjangan dan fasilitas tambahan, apakah dapat menjalin komitmen bersama dalam pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"Pelayanan ini 24 jam gitu yakan, jangan pagi, sore hilang gitu. kalau memang itu ga jadi masalah demi untuk masyarakat PPU gitu, tapi kalau dicari tidak ada kan jadi pertanyaan juga, untuk apa di berikan fasilitas yang besar," tandasnya.

Dengan itu, kedepannya Raup Muin berencana akan menyiapkan beasiswa full bagi putra daerah untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengisi di RSUD PPU.

"Kuliahkan sampai selesai, bikin agreement perjanjian, selesai itu dia harus mengabdi jangka 5 atau 10 tahun setelah itu. Yang sekarang inikan tidak bisa, beasiswa itu begitu selesai gamau pulang, karna kurangnya perjanjian komitmen awal, makanya kami juga kalau itu (penambahan instensif) diajukan pasti kami bertanya," pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor berharap perbaikan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di PPU terselesaikan tahun 2024.

Pasalnya, DPRD PPU telah memberikan porsi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sehingga, politikus Partai Demokrat itu menekankan untuk segera menyelesaikan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.  

"Karna jalan usaha tani itu kita berikan ruangnya sebesar-besarnya kepada UPTD untuk memperbaikinya, kecuali nanti ada peningkatan jalan ya kami segera untuk membiayai," ucapnya.

"Membiayai kepada PUPR bahwa ada jalan yang sentral produksinya yang bermasalah segera kita mau semua jalan itu bisa aman supaya lancar produksi pangan kita," sambungnya

Kemudian juga, dengan anggaran tahun 2024 yang terbilang cukup besar, Syahruddin meminta agar pengawasan dapat dilakukan bersama-sama.

"Tahun 2024 ini lumayan besar ratusan Miliarlah untuk infrastruktur di dua kecamatan itu, jadi tinggal bagaimana OPD aja kita dorong sama-sama. Kita tidak bisa membiarkan OPD-OPD itu bekerja sendiri, kita harus bantu mereka untuk bangkit sama-sama, kita sudah diberikan ruang lebih untuk membangun PPU ini dengan anggaran yang sudah tersedia," pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan penghargaan kepada pencipta Hymne PPU, Wahdiat Al Ghazali.

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor secara langsung memberikan penghargaan kepada istri almarhum Wahdiat, Herlina pada saat momentum rapat paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-22 PPU, Senin (11/3/2024).

"Ya saya kira bersyukurlah ada pencipta lagu, makanya kita berika reward kepada beliau atas karya beliau dan mudah-mudahan itu segera di daftarkan karena itukan hak mereka, jadi untuk kami hanya memberikan penghargaan, karna sudah berkontribusi kepada daerah PPU," kata Syahrudin.

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya mars dan himne tersebut, dapat menambah kekuatan bersama bahwa ada hal-hal yang harus dipenuhi termasuk mars dan himne kabupaten PPU.

"Paling tidak kita gak usah menilai masalah nilai dan apa yah, yang jelas kami memberikan penghargaan kepada mereka bahwa apa yang sudah di torehkan terhadap PPU ini layak untuk kita berikan penghargaan seperti itu," ucapnya 

"Dan kami turut berdukacita atas pak Wahdiat Al Ghazali Itukan sudah meninggal dunia, genap satu tahun ini, nah itu kami berterimakasih semoga cita-cita beliau bisa di lanjutkan oleh istri beliau," sambung Syahruddin.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor berharap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seiring berjalan berdampingan dengan pembangunan di Benuo Taka.

Ia berharap, semua kegiatan-kegiatan yang ada di IKN dapat juga memberikan rasa keadilan kepada PPU sebagai ibu kandungnya IKN tersebut.

"Jangan hanya IKN yang dibangun, tetapi ya PPU sebagai ibu kandungnya tertinggal. Kita mau seiring sejalan bahwa di sana juga dibangun, PPU juga harus dibangun seperti itu," kata Syahrudin.

Lebih lanjut, untuk anggaran jika harus menyeimbangi pembangunan antara Kabupaten PPU dan IKN, dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

"arena kami kan dengan APBD ini tidak sanggup kami membiayainya, diluar itu tentu kami minta kepada OPD-OPD melalui DAK, melalui apa saja kegiatan yang bisa kami minta di kementerian-kementerian kita usahakan semua OPD-OPD melakukan pengajuan proposal," pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf mendorong percepatan pembangunan Bandara VIP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun di Kelurahan Pantai Lango, Jenebora, dan Gresik, kecamatan Penajam.

Andi M Yusuf berharap, Pemerintah Daerah segera menyelesaikan segala persoalan di lapangan, seperti pembayaran ganti rugi lahan milik masyarakat yang masuk di wilayah pembangunan bandara VIP.

"Ya sesuai dengan apa yang udah dianjurkan atau ditetapkan oleh bapak presiden Jokowi, supaya nanti secepatnya dibangun dan akan digunakan untuk bagaimana nanti beliau akan berkantor di ibu kota negara Nusantara bulan Juli yang akan datang," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga berharap kepada pemerintah daerah agar keinginan daripada masyarakat betul-betul direalisasikan sesuai dengan harapan mereka.

"Supaya tidak ada yang menghambat daripada proses percepatan mengenai pembangunan bandara VIP itu sendiri," bebernya.

Menurutnya, pembangunan Bandara VIP IKN Nusantara tersebut memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, keselarasan antara rencana pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Sebagai representatif dari rakyat, Yusuf mengajak pemerintah daerah untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan bandara.

“Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka terwakili dengan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” tandasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong percepatan pembangunan Bandungan Telake di Kecamatan Babulu, PPU segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD PPU, Syamsuddin Alie yang mengatakan perekonomian di PPU salah satunya ditopang dari sektor pangan. Sehingga ketersediaan pangan di PPU kedepan akan menjadi penyumbang bagi masyarakat hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, Syamsuddin meminta progres pembangunan Bandungan telake di kecamatan Babulu dapat segera diselesaikan demi menyokong sektor pangan di bidang pertanian.

"Saat ini kan di tengah situasi kondisi pangan yang serba tidak ada kepastian dari sisi harga, paling tidak ini barangkali jadi skala prioritas buat pemerintah kita, terutama di ketersediaan lahan pangan itu," kata Syamsuddin Alie.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk saat ini berbicara tentang ekonomi saat ini bersumber dari pangan. Tentunya ini sebagai bahan yang paling utama bagi masyarakat, untuk itu percepatan pembangunan tersebut menjadi support prioritas kedepannya.

"Terlebih kita kan menghadapi IKN ini, karena ini sudah kita melihat sekarang banyaknya manusia yang berdatangan ke Kaltim ini, tetapi semua bahan pangan kita kan kita mesti mendatangkan dari luar," tandasnya.

Kemudian, dengan percepatan untuk realisasi Bendungan telake ini sangat perlu dibangun mengingat saat ini banyak lahan beralih fungsi dari sektor pertanian ke perkebunan.

"Ini kita tidak bisa pungkiri, karena kan orang mau bicara hasil tentu ya orang juga butuh makan, petani juga butuh makan, kalau mereka hanya satu tahun satu kali, ya apa yang mereka bisa harapkan," ucapnya.

"Nah seharusnya paling tidak ya mereka bisa lakukan tanam itu dengan dua kali bahkan sampai tiga kali, diselingi dengan palawija, seperti daerah-daerah sulawesi lah dengan Jawa itu, itu paling tidak menjadi barometer kita kedepan," sambungnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Muhammad Yusuf berharap, pada momentum HUT PPU yang ke-22 tahun, sektor kesehatan, pendidikan hingga lapangan pekerjaan semakin membaik. 

Dikatakannya, pada sektor kesehatan diharapkan sarana dan prasarana dapat ditingkatkan. Kemudian juga pada pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) dapat melayani masyarakat dengan baik, dengan harapan segela persoalan dapat diselesaikan di Daerah tidak lagi ada rujukan ke luar PPU.

"Agar tidak mendapat rujukan ke rumah sakit Balikpapan maupun kabupaten Paser," ungkapnya.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana, ditambah pelayanan yang baik, diharapkan dapat ditangani di Rumah Sakit PPU sendiri, jadi tidak perlu lagi ada rujukan ke luar daerah. Sehingga pasien tidak perlu repot-repot mengeluarkan biaya dan waktu mereka lagi.

Lebih lanjut, pada sektor pendidikan hingga lapangan pekerjaan juga dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) PPU yang unggul, ia berharap pemerintah daerah agar secepatnya mendirikan balai latihan kerja (BLK) di PPU.

"Bagaimana persiapan dalam perekrutan tenaga kerja, harus benar-benar disiapkan pemerintah daerah," pungkasnya.(ziq/adv)