Kabarikn.com,BALIKPAPAN — Wacana pemanfaatan teknologi desalinasi air laut sebagai solusi kebutuhan air bersih di Balikpapan hingga kini masih belum dapat diwujudkan. Tingginya kebutuhan anggaran menjadi hambatan utama dalam merealisasikan proyek tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait desalinasi sebenarnya telah beberapa kali dilakukan bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Namun, persoalan biaya yang besar membuat rencana tersebut belum bisa dijalankan.

“Pembahasannya sudah sering, tapi memang kendala utamanya di biaya. Ini butuh investasi besar dan keterlibatan investor,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, tingginya biaya tidak hanya pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pada operasionalnya. Proses pengolahan air laut menjadi air bersih membutuhkan energi besar, sehingga berdampak langsung pada mahalnya biaya produksi.

Saat ini, tarif air bersih di Balikpapan masih berada di kisaran Rp10 ribu hingga Rp13 ribu per meter kubik. Jika menggunakan teknologi desalinasi, biaya tersebut diperkirakan bisa meningkat hingga sekitar Rp23 ribu per meter kubik atau bahkan lebih tinggi.

Kondisi ini dinilai berpotensi memberatkan masyarakat apabila tidak disertai skema subsidi yang jelas, terutama bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

“Kalau terjadi kenaikan tarif yang signifikan, tentu masyarakat akan terdampak,” katanya.

Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan proyek juga masih membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama terkait kepastian pengembalian investasi dan skema harga jual air dalam jangka panjang.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, DPRD menilai masih ada alternatif lain yang lebih realistis untuk memenuhi kebutuhan air baku, seperti optimalisasi sumber yang sudah ada, termasuk Embung Aji Raden, serta dukungan suplai dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Untuk saat ini, yang lebih memungkinkan adalah memaksimalkan sumber air yang sudah tersedia,” jelasnya.

Fauzi juga menegaskan bahwa jika proyek desalinasi dipaksakan, kebutuhan anggarannya bisa mencapai triliunan rupiah. Dengan kapasitas APBD Balikpapan yang berada di kisaran Rp4 triliun, hal itu dinilai akan membebani keuangan daerah dan berpotensi mengganggu program pembangunan lainnya.

“Kalau satu proyek saja menyerap anggaran triliunan, tentu akan sangat berat bagi daerah,” tegasnya.

Untuk sementara, DPRD Balikpapan belum merekomendasikan desalinasi sebagai solusi jangka pendek, dan meminta pemerintah daerah lebih fokus pada penguatan sumber air baku serta peningkatan sistem distribusi air bersih. (t/adv)