Foto : Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh saat memberikan sambutan

KabarIkn.com,Samarinda - Rabu (25/05/2022) , Ketua DPRD Kota Balikpapan abdulloh menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) kabupaten dan kota se-Kaltim tahun 2021 , di samarinda.

Acara ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang , Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Timur Dadek Nandemar dan Ketua DPRD se Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya , Abdulloh menyampaikan ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ) sebagai Ibu Kota Negara ( IKN ) secara otomatis menjadikan Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota. Mengingat secara geografis Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara , Serta menjadi pintu gerbang utama wilayah Kalimantan Timur.

Ia juga turut memberikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Kalimantan Timur atas dilaksanakannya kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah daerah tahun 2021 ini.

" Balikpapan perlu mempersiapkan diri , sehingga kelak siap dalam menghadapi tantangan dan juga memanfaatkan peluang guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan," ujar Abdulloh.

Implikasi ditetapkannya IKN di Wilayah Kalimantan Timur sudah sangat terasa di Kota Balikpapan , mulai dari banyaknya event - event maupun persiapan IKN yang bertempat di Kota Balikpapan , sampai dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan dalam kurun wakru satu tahun terakhir terutama setelah menurunnya pandemi Covid 19.

Abdulloh juga menjelaskan berdasarkan hasil kajian sementara Tim peneliti dari Institut Teknologi Bandung melalui Bappeda Litbang Kota Balikpapan , dalam menghadapi perubahan Kota Balikpapan sebagai beranda IKN ternyata tidak hanya memberikan potensi positif di berbagai aspek namun juga resiko yang cukup mengkhawatirkan yaitu diantaranya potensi banjir yang semakin parah , permasalahan sosial akibat pertambahan penduduk , serta kemacetan parah.

Pemkot Balikpapan saat ini turut serta menjalankan program pemerintah pusat tanpa mengabaikan visi dan misi kepala daerah. Secara bersama - sama dalam menyusun perencanaan anggaran setiap tahunnya.

" Saya yakin dan percaya bahwasanya seluruh Pemerintah daerah Provinsi Kaltim beserta DPRD Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan selalu mengedepankan azas kehati-hatian yang tinggi karena merujuk berbagai payung hukum dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan masyarakat luas, terutama dalam menyusun kebijakan umum anggaran serta prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dinilai tidaklah mudah ditambah dengan masa pandemi Covid dalam kurun waktu dua tahun terakhir," imbuhnya.

Ia berharap BPK Perwakilan Kaltim sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dan Kota tetap membantu dan memberikan pembinaan kepada seluruh stekholder di lingkungam pemda Kalimantan Timur.

" Bersama - sama melakukan kegiatan prefentive atau pencegahan mulai dari tahapan perencanaan , seperti kegiatan sosialisasi , pendampingan pekerjaan dengan resiko tinggi , ataupun kegiatan bersifat pencegahan agar dapat membangun early warning system," pungkasnya. 

Hal ini dilakukan agar kedepan tidak ada lagi temuan - temuan  yang material , utamanya temuan yang terjadi berulang - ulang ditiap tahun karena solve problem. Belum menyentuh keakar masalah agar pelaksanaan keuangan daerah kedepannya tidak akuntabel namun sudah sampai pengembangan inovasi. 

Sumber : Rilis/ADV