Photo : Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf bersama tim TPID Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi dengan Kemendagri di Ruang Rapat Sekretariat Pemerintah Daerah / Sumber photo Humas

Kabarikn.com,Tana Paser - Pemerintah Kabupaten Paser melalui Wakil Bupati Paser bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Senin, 6 Desember 2022. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sadurengas Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan tentang presentasi realisasi pendapatan APBD se Indonesia, khususnya Kaltim berada diperingkat atas dengan sebesar 105,98 persen namun di realisasi belanja kaltim berada diposisi yang rendah yaitu 65,97 persen.

Sementara inflasi di Kaltim saat ini sebesar 5,69 persen, dibawah nasional 5,71 persen dan salah satu kabupaten yang realisasi serapannya masih rendah untuk saat ini adalah Kabupaten Paser. Bekaitan hal tersebut Syarifah Masitah Assegaf meminta untuk saling bahu membahu melakukan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf meminta semua jajarannya untuk peka dan respon terhadap penyampaian dari Mendagri dan melakukan gerak cepat untuk melakukan pemantauan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya rendah.

"Setelah rapat ini kita akan minta segera melakukan rapat dengan OPD terkait, terutama bahas tentang realisasi belanjanya yang rendah," kata Syarifah Masitah Assegaf

Di Kabupaten Paser sendiri realisasi anggaran presentase untuk bulan November baru terlihat di tanggal 10 Desember nanti. "Insya allah realisasi akan terus bertambah dan akan bertambah lagi dengan terbayarnya proyek proyek diakhir tahun," ungkapnya.

Inflasi di Kabupaten Paser terjadi di sektor transportasi darat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak, bahan bangunan, dan telur.

"Sementara yang mengalami deflasi dibanding lima bulan kemaren antara lain minyak goreng, bawang merah dan cabe. Tapi yang perlu diwaspadai pula terjadi inflasi di elpiji 3 Kg yang non subsidi karena mengalami kenaikan," terangnya.

Masitah menambahkan beberapa penyebab terjadinya kenaikan elpiji 3 Kg karena diduga adanya penyimpangan di level pengecer, namun untuk hal tersebut pemda sudah melakukan pantauan ke pangkalan pangkalan untuk menghindari penimbunan.

Kemudian juga dalam rangka mengendalikan inflasi ia berharap Disperindagkop bersinergi dengan instansi lainnya untuk antisipasi terjadinya inflasi.

"Kita berharap dengan terus melakukan pemantauan terhadap kebutuhan barang pokok setiap harinya, dan melaporkan perkembangannya setiap hari pula ke provinsi melalui aplikasi yang tersedia, lalu operasi pasar dan sidak pasar menjelang Natalan dan Tahun Baru pada pertengahan Desember nanti," pungkasnya.(ar/adv)