Foto : Kepala Dinas DPMPD Provinsi Kaltim, Anwar Sanusi saat membuka acara Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (23/10/2023).

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (23/10/2023), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas DPMPD Prov Kaltim, Anwar Sanusi.S.Pd.M.Pd yang bertempat di Hotel Novotel Balikpapan.

Kabid Pembangunan Desa & Kawasan Perdesaan Prov Kaltim Aswanda,S.Stp.,M.Si menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk menghimpun seluruh SKPD maupun OPD baik yang ada di Kabupaten maupun Provinsi agar mereka bisa sama-sama melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

" Ini tentunya dilaksanakan untuk meningkatkan status desa yang saat ini diketahui ada 5 desa tertinggal yang menjadi PR Provinsi Kaltim yaitu desa draya,desa tanjung soke,desa lemper, desa grunggung dan desa di Mapulu," ujarnya.

Dari semua desa tersebut ada dua Kabupaten yaitu Berau dan Kutai Barat. Diharap seluruh SKPD yang dikumpulkan pada rapat kali ini sudah mengetahui apa tupoksi dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan, agara mereka bisa meningkatkan status 5 desa tersebut menjadi desa berkembang.

Foto : Kabid Pembangunan Desa & Kawasan Perdesaan Prov Kaltim, Aswanda S.Stp.M.Si

Pihak dari DPMPD sendiri sempat datang ke Desa Mapulu, disana memang ada SKPD yang belum tau bahwa di desa tersebut banyak fasilitas yang harus dibangun.

" Setelah kami kumpulkan mereka disana alhamdulillah sudah siap untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) di desa tersebut," katanya.

Aswanda menambahkan kurangnya informasi yang di dapatkan oleh SKPD tersebut karena rata rata 5 desa tertinggal tersebut berada jauh di pedalaman. Sehingga tidak tersentuh oleh para SKPD dan informasi pastinya tidak sampai ke mereka.

Setelah dilakukan komunikasi dengan DPMK Kutai Barat untuk tahun ini sampai akhir tahun mereka akan membangun 16 jembatan penghubung. Maka dari itu, pada perkumpulan kali ini terhimpun apa saja yang sudah dilaksanakan oleh masing - masing SKPD sudah terlaksana dengan baik hanya saja tidak ter ekspos.

" Membangun infrastruktur desa seperti jembatan dan peningkatan jalan sudah mereka laksanakan dan akan inshaallah diselesaikan pada akhir tahun 2023 ini," imbuhnya.

Untuk anggaran seluruh desa pasti mendapatkan dana desa, mendapat bantuan dari provinsi dan dari masing - masing kabupaten pasti memberi anggaran untuk mereka. Dana desa sendiri mencapai Rp 1 Miliar dan untuk bantuan keuangan Rp. 50 juta per desa dari provinsi.

" Kemarin kita sudah melakukan rapat tekhnis dengan Komisi III bahwa dai pihak Kabupaten meminta supaya status infrastruktur jalan bisa dibantu oleh provinsi walaupun itu merupakan jalan Kabupaten. Maka dari itu nanti kita akan mengkonfirmasi juga apakah ini bisa dibantu atau tidak," pungkasnya. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)