Foto : Kadiskominfo Kaltim , Muhammad Faisal

KabarIkn.com,Balikpapan - Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal bersama dengan Anggota LKPJ Gubernur  menyampaikan capaian kinerja tahun 2021, jelang LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Kaltim),  di Hotel Jatra Balikpapan, Selasa (12/4/2022) malam.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan para Kepala OPD Provinsi Kaltim mengenai permasalahan realisasi anggaran yang digelontorkan melalui APBD Kaltim bagi OPD provinsi Kaltim selama Tahun 2021.

Muhammad Faisal dalam kegiatan ini menyampaikan pencapaian Diskominfo Kaltim sesuai indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditahun 2021 mengalami penurunan hanya 2,22 persen,meski diakhir tahun 2023 ditargetkan 3,24 persen.

Menurutnya, penurunan indeks SPBE ini juga dialami oleh semua provinsi secara nasional atau hampir 95% daerah mengalaminya.

" Penilaian indeks provinsi, merupakan indeks komulatif dari 10 kabupaten dan kota se-Kaltim. Walaupun pemerintah pusat mengharapkan, provinsi memberikan pembinaan kepada kabupaten/kota," ujarnya.

Ditahun depan nanti pihaknya akan fokus di kabupaten Berau yang selama ini tidak memiliki SPBE.Sementara Samarinda, Kukar, Balikpapan memiliki indeks SPBE terbilang baik.

Untuk alokasi anggaran dan realisasi tahun 2021, ada 5 program pada tahun ini yaitu , pertama pengelolaan aplikasi informatika ,  kedua program informasi dan komunikasi publik , lalu program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, keempat program penyelenggaraan statistik sektoral dan terakhir yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi, dengan total pagu Rp 29.770.575.464 dan sudah terealisasi 91,24 persen.

Untuk saldo tersisa Rp 2.607.131.933. Sisa anggaran ini diperuntukan untuk gaji dan lain-lain.

Diskominfo Kaltim ditahun lalu juga mendapatkan beberapa prestasi diantaranya adalah peringkat ke-3 nasional dalam kemerdekaan pers, peringkat ke-3 nasional untuk literasi digital dan peringkat ke-7 nasional terkait keterbukaan informasi publik.

Rapat Dengar Pendapat (RDP), pansus DPRD Provinsi Kaltim bersama Diskominfo dan beberapa OPD ini berlangsung hingga malam larut. Dalam RDP ini beberapa persoalan menjadi perioritas bagi anggota pansus untuk dibahas secara bersama-sama. 

Salah satunya masalah pendidikan, juga menjadi alot dalam rapat hampir semua anggota pansus mempertanyakan persoalan terkait pendidikan ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan terkait salah satu pertanyaan dari anggota pansus. Salah satunya, terkait pembangunan sekolah SMK 7 Balikpapan Barat yang tidak dapat dibangun tahun ini, dikarenakan masih terhalang berbagai persoalan 

Anggota pansus tersebut juga meminta penjelasan terkait jangkauan internet di wilayah Kaltim khususnya dalam proses belajar mengajar daring yang dinilai masih banyak daerah belum terjangkau internet.

Faisal menjelaskan beberapa wilayah kini mendapatkan bantuan pemasangan tower untuk mempercepat jangkauan jaringan utamanya di wilayah bagian pelosok pedesaan. 

" Bila suatu desa memiliki jaringan fiber optik, maka dapat dilakukan penarikan fiber optik ke desa yang lain agar jangkauan pemasangan jaringan lebih dekat,"pungkasnya.(Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim)