KabarIkn.com,Balikpapan -  Demi melayani dan mendukung kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Balikpapan telah berdiskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait BPJS Kelas III yang di gratiskan kepada masyarakat , karena ini merupakan cara melindungi dan memberikan fasilitas termasuk kesehatan dan pendidikan.

Pertemuan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan membahas mengenai komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan pelayanan kesehatan , keselamatan dan perlindungan kerja yang bukan hanya untuk tenaga kerja tetapi juga untuk RT. 

" Alhamdulillah dari 1.762 RT kita akan bayarkan BPJS Ketenagakerjaan. Mudah - Mudahan dengan program ini kita bisa betul betul membantu dan memberikan fasilitas perlindungan ketenagakerjaan seluruh RT di Kota Balikpapan , " Kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud , Senin ( 30/08/2021 ) .

Rahmad berharap dengan mereka sudah memberikan kewajiban , sudah memberikan hak masyarakat dan tentunya kewajiban harus diberikan kepada masyarakat Kota Balikpapan dan berkomitmen untuk selalu berbuat yang terbaik.

Program yang masuk adalah untuk BPJS kelas III dan saat ini masuk program BPJS Ketenagakerjaan untuk RT . Pemerintah saat ini sedang mendesain untuk para Tokoh Ulama termasuk juga marbot masjid dan sedang dikaji.

" Program BPJS ini dilihat betul betul apakah yang menerima adalah warga tidak mampu , jika  dia kelas III dan mampu ya harus dicabut ," pungkasnya.

Sementara itu , Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ronny Setiawan menyampaikan di awal Pemerintah Daerah sudah menganggarkan tenaga kerja kontrak atau honor di pemda nya , tetapi memang ada tenaga kerja khususnya seperti RT yang belum sempat dianggarkan. 

" Pada pagi ini kita coba menguruskan anggaran tersebut dan saat pertemuan telah diputuskan bahwa Pemerintah siap menganggarkan untuk perizinan ketua RT di seluruh Balikpapan , " katanya.

Selama ini RT ketika mendapat BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri dipotong dari honor mereka untuk menyetorkan sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan. Setelah diisiniasi oleh asisten karena anggarannya tidak terlalu besar untuk perlindungan RT mungkin satu orang RT hanya sekitar 16.800 dan diputuskan akan dianggarkan paling cepat pada bulan Oktober.

" Pak Wali Kota sangat mendukung program ini , dalam hal ini beliau ingin cepat bisa dianggarkan dan bisa dilindungi oleh ketenagakerjaan bagi para RT , " imbuhnya.

Ronny menambahkan untuk data walaupun sudah ada yang pernah bekerja di perusahaan , mereka menjalankan tugas sebagai RT jadi profesi RT nya yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. (*)