BERAU-Gedung DPRD Berau, kembali didatangi demonstran tergabung Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) atau DPC KSBSI, yang terdiri dari DPC F-HUKATAN KSBSI dan DPC F-KUI KSBSI menyampaikan aspirasinya ke Anggota DPRD Berau yang dipimpin Ketua DPRD Berau di Gedung DPRD Berau, Kamis (3/10/2019).

Ketua DPC F-HUKATAN KSBSI Berau, Bimo Siringo-Ringo mengatakan, aspirasi disampaikan beberapa tuntutan, diantaranya, tentang penolakan

kenaikan BPJS Kesehatan yang 100% yang diberlakukan mulai bulan Januari 2020.

Selanjutnya, terlait Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), sektor perkebunan sudah layak untuk dirundingkan, mengingat sektor perkebunan di Berau sudah menjadi unggulan," ungkapnya.

"Bahkan, tentang penerapan, karena perda 08 tidak berjalan tentang perlindungan tenaga kerja lokal, seperti sekarang banyak tenaga kerja lokal yang di PHK, tapi orang kirimannya masih bekerja," jelasnya.

"Alhamdulillah, dari pihak Disnaker dan Bupati Berau, yaitu Wakil Bupati, Agus Tamtomo juga sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa mendukung tuntutan kami, dan mengeluarkan surat untuk segera dirundingkan tentang UMSK sektor perkebunan," tambahannya.

Aksi unjuk rasa yang langsung dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani menanggapi serat menyikapi, Mendukung penuh tentang BPJS Kesehatan dan memberikan rekomendasi untuk menolak kenaikan BPJS yang 100%.

"Untuk sektor perkebunan DPRD Berau mendorong agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk segara membahas dan menindaklanjuti melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Berau," ujarnya.

"Selain itu, Terkait masalah tenaga kerja lokal sesuai dengan Perda 08 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal, maka DPRD Berau mendorong akan penempatan tenaga kerja lokal diimplementasikan sesuai yang diamanatkan oleh Perda tersebut," tegasnya.

"Kami yang juga sebagai Wakil dari Rakyat tentunya akan berupaya dan berusaha untuk Rakyat," tandasnya.

Penulis: Fadli