KPU Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - KPU Kota Balikpapan menggelar kegitan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunakan SIREKAP dalam Pemilu tahun 2024. Kegiatan simulasi ini digelar di Gedung Parkir Klandasan,Rabu (31/01/2024).

Ini merupakan simulasi terakhir untuk memantapkan seluruh penyelenggaran KPU yaitu PPK & PPS dalam persiapan pemilu 14 Februari 2024.

Pada evaluasi ini melibatkan seluruh anggota PPS dan PPK se Kota Balikpapan dan pemilih di TPS setempat, maupun stekholder terkait.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha menyampaikan dari hasil evaluasi yang pertama ada beberapa kekurangan dan pada simulasi ini semuanya telah disempurnakan. Pihak yang terlibat dalam simulasi ini juga asli pemilih di TPS tersebut dan bukan rekayasa, para anggota parpol juga turut menyaksikan proses pemilihan.

“ Kita minta kepada teman-teman parpol nanti dalam pengisian plano angkanya harus benar-benar tepat baru ditanda tangani,” ujarnya.

Karena pada perhitungan pleno tingkat PPK tidak diperbolehkan lagi ada yang protes untuk meminta menghitung ulang surat suara. Maka dari itu, plano harus benar-benar dipastikan kalau sudah diisi dengan tepat.

Hal ini harus dilakukan karena pada simulasi sebelumnya masih ditemukan warga yang memasukan surat suara ke tempat yang tidak sesuai.

“Hari ini simulasinya kita ulang terus menerus supaya teman-teman pengawas bisa paham soal penghitungan dan pemungutan suara,” imbuhnya.

Thoha berharap nantinya para anggota KPPS dalam pemilu dapat lebih teliti dan memperhatikan letak surat suara dimasukkan karena harus sama dengan pengguna hak pilih.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - KPU Kota Balikpapan menggelar kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serta Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Balikpapan. Kegiatan sosialisasi ini digelar di Swiss Bell Hotel Balikpapan,Sabtu (23/12/2023).

Komisioner KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry menyampaikan bahwa PKPU Nomor 25 Tahun 2023 ini baru saja keluar, pada PKPU ini berisi tentang pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024.

Sosialiasi PKPU ini merupakan puncak dari semua kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu. Beberapa ringkasan dari PKPU 25 ini yaitu tentang persiapan maupun proses penghitungan dan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

" Mulai dari persiapan KPPS terkait kesiapan TPS juga sudah kita jelaskan apa saja yang harus mereka lakukan,Semuanya sudah jelas tertulis," ujarnya.

Bahkan dalam PKPU No 25 Tahun 2023 ini tidak hanya proses penghitungan dan pemungutan suara dalam negeri, bahkan untuk diluar negeri juga diatur. 

Didalam TPS terjadi dua peristiwa besar, yaitu peristiwa pemungutan suara dan penghitungan suara. Untuk pemungutan sendiri, pemilih difasilitasi oleh KPU untuk memberikan hak pilihnya.

" Kemudian, untuk proses penghitungan suara para KPPS akan menghitung hasil dari pemilih di TPS," imbuhnya.

Mega menambahkan untuk surat suara dalam pemilu 2024 terdapat 5 jenis surat yang disiapkan. Surat suara tersebut antara lain Presiden,DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Warnanya tetap sama seperti pemilu tahun 2019 lalu.

Tetapi, Formulir yang digunakan untuk dalam proses penghitungan suara pemilu tahun 2024 ini sedikit berbeda. Dimana pada tahun 2019 proses penghitungan suara menggunakan C1 Plano dan C1 biasa, tetapi pada tahun 2024 ini KPU menggunakan C Hasil.

" Jika proses penghitungan tersebut dituangkan dalam dokumen,setelah itu akan di bantu penghitungannya dengan SI REKAP,"pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - KPU Kota Balikpapan menerima bendera Kirab dari KPU Kabupaten Paser. Kegiatan penyerahan bendera Kirab tersebut dilaksanakan di Halaman Kantor KPU Kota Balikpapan, Senin (01/05/2023).

Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha menyampaikan Kirab tersebut dimulai dari Kalimantan Utara lalu sampai ke jakarta dan berakhir disana sekitar bulan Februari 2024.

" Kirab ini merupakan sarana sosialisasi KPU untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tahapan pemilu sudah dimulai," ujarnya.

Perlu diketahui, bendera Kirab harus dikelilingkan ke seluruh kota di Indonesia khususnya ada 4 titik yaitu di Kalimantan , Sumatera , Irian dan Sulawesi. Hal ini dilakukan untuk mendukung tema yang diusung oleh KPU RI yaitu " Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa" yang pastinya bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia.

Thoha menambahkan mulai hari ini KPU akan keliling dari kecamatan ke kecamatan untuk membuat acara dan mengunjungi lokasi ramai untuk menyampaikan informasi tentang pemilu, lalu membagikan souvenir, brosur dan sebagainya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pendandatanganan berita acara dan pelepasan bendera start bagi Tim pembawa bendera Partai Politik. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - KPU Kota Balikpapan melaksanakan tahapan Sosialisasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan, dan Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Kegiatan sosiasialisasi ini bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (27/04/2023).

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menyampaikan untuk penetapan jumlah kursi dan dapil sudah sering di sosialisasikan. Dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana partai politik dapat mengusung bakal calon mereka ke KPU sesuai dengan syarat maupun mekanismenya dan ini betul-betul agak krusial.

" Ini dikatakan krusial karena ada sedikit perbedaan dengan PKPU yang lama," kata thoha.

Untuk pencalonan kali ini Partai Politik ( Parpol ) diberi keleluasaan untuk ada perubahan - perubahan sampai selesai masa Daftar Calon Sementara ( DCS ). Hal lainnya juga menjadi penting karena syaratnya cukup rumit dan melibatkan banyak instansi.

" Makanya KPU hari ini mengundang seluruh instansi terkait. Karena para instansi tersebut yang mengeluarkan surat untuk menjadi kelengkapan syara bakal calon tersebut," ujarnya.

Terkait syarat mengenai ijazah, Noor Thoha menjelaskan bahwa ini memang agak krusial. Karena pada beberapa kasus di pencalonan sebelumnya seperti ijazah hilang. Jadi, ijazah yang diserahkan nanti paling pokok adalah ijazah SMA dan jika dia memiliki gelar maka harus menyerahkan ijazah sesuai dengan gelarnya. 

" Disini ijazah menjadi dasar pencalonan mereka, nama dan ijazah nanti harus clear," imbuhnya.

Thoha menambahkan terkait jumlah kursi, setelah mereka hitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan ternyata di kecamata Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur penambahan jumlah penduduk cukup signifikan terutama di Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan , maka dari itu ada pergerakan perubahan kursi disana.

" Jumlah kursi sesuai dengan range jumlah penduduk antara 500 - 500 juta itu jumlah kursinya 45,kecuali diatas 1-3juta baru jumlah kursinya 50," pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 14/02/2023) , KPU Kota Balikpapan melakukan Pencocokan dan Penelitian ( Coklit ) terhadap seluruh pemilih di Kota Balikpapan salah satunya saat ini dilakukan oleh KPU kepada Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh di Ruang Rapat Kantor DPRD Balikpapan.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menyampaikan seharusnya coklit ini dimulai pada tanggal 12 Februari kemarin. Tetapi karena saat ini para petugas sedang dilantik dan diberi pembekalan maka coklit baru dimulai pada hari ini.

" Yang pertama di coklit memang Pak Wali Kota dan Ketua DPRD Balikpapan. Tetapi karena pak wali konfirmasi untuk dilakukan coklit pada jam 2 siang nanti maka kita lakukan coklit ke Ketua DPRD dulu," ujarnya.

Didalam pemutakhiran data pemilih ini Wali Kota Balikpapan dan Ketua DPRD di dahulukan karena memang di aturan KPU itu Kepala Daerah atau Toko Masyarakat harus didahului. 

Harapan mereka dengan adanya coklit di Kepala Daerah dan coklit seluruh tokoh masyarakat termasuk ketua DPRD masyarakat hatinya juga terbuka bahwa nanti seluruh warga Balikpapan juga akan di coklit.

" Kami meminta kepada Pemerintah Daerh untuk menghimbau kepada warganya apabila ada petugas kami yang datang juga bisa diterima dengan baik,"pungkasnya.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - KPU Kota Balikpapan menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Balikpapan di Hotel Horison Sagita , Selasa (24/01/2023).

Ada 102 anggota PPS yang dilantik oleh KPU. Ini merupakan tahapan pelantikan para anggota PPS yang sebelumnya sudah melalui proses test mulai dari tertulis sampai dengan wawancara. Setelah dilantik para anggota PPS langsung mengikuti orientasi tugas untuk diberikan pembekalan.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menyampaikan setelah ini PPS akan langsung bekerja membentuk sekretariat di tingkat kelurahan dan mengusulkan 3 nama untuk dilantik menjadi sekretariat PPS , setelah itu akan dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( Pantarlih ).

" Pantarlih ini masa kerjanya dua bulan dan basisnya adalah RT. Kalau RT nya tidak familiar dengan tekhnologi bisa menunjuk kader RT nya , karena Pantarlih itu harus melek IT soalnya pemutakhirannya berbasis dari IT," ujarnya.

Untuk masa jabatan PPS , kalau mengikuti peraturan adalah 8 bulan , tetapi pada pemilu tahun 2024 ini lebih spesialis atau peraturan khusus. Para PPS dilantik pada bulan Januari , sementara pemilunya di bulan Februari 2024 ditambah dengan 2 bulan setelah hari - H jadi masa kerja mereka itu panjang.

" Belum lagi nanti untuk PPS dan PPK untuk pilkada nanti akan di evaluasi apakah yang ada ini dikukuhkan atau dibentuk baru. Jadi belum pasti , yang jelas ini PPS untuk pemilu bukan pilkada," imbuhnya.

Noor Thoha menambahkan untuk masa kerja PPS sama dengan PPK karena ini organ KPU di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam rangka menindaklanjuti keputusan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penerapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Balikpapan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 , KPU Kota Balikpapan melaksanakan Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kota Balikpapan Pada Pemilu 2024 di Hotel Novotel Balikpapan , Rabu (4/12/2022).

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menyampaikan di setiap Kecamatan ada 5 anggota PPK , Jadi pada hari ini KPU Melantik 30 anggota PPK se - Kota Balikpapan dan mereka akan di dampingi oleh Sekretariat yang dilantik dari pegawai di tingkat Kecamatan.

" Sejak dilakukan pelantikan ini maka sudah dipastikan para anggota PPK sudah menjadi bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum ( Pemilu ) Tahun 2024," ujarnya.

Ketika para anggota PPK sudah dilantik mereka sudah terikat sebagai penyelenggara , mulai dari tutur kata mapaupun perilakunya mencerminkan seorang penyelenggara dan ini sudah standar. Karena semua perilaku anggota PPK sudah diikat dengan kode etik dan semua yang dilakukan diatur oleh Peraturan KPU.

Noor Thoha berharap para anggota PPK bisa dapat konsentrasi dengan PKPU terutama yang sedang berjalan. Ketika mereka sudah dilantik seluruh anggaran penyelenggaraan pemilu ini termasuk honor PPK bersumber dari APBN.

" Mereka nanti akan bersekretariat di kecamatan yang akan di fasilitasi oleh Pemerintah Kota dan mereka tetap berada dibawah KPU," imbuhnya.

Para anggota PPK harus dapat berkoordinasi dan membangun hubungan yang bagus dengan Pak Camat , tetapi perintah tetap di KPU.

Pada tahapan berikutnya KPU akan melakukan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP ) yang datang dari rumah kerumah.

" Di satu sisi kita menjalankan fase - fase yang lain yaitu tahapan pendaftaran PDP yang sebentar lagi akan dilakukan verifikasi administrasi dan juga faktual,"pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 27/12/2022) , KPU Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD dan PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 , bertempat di Hotel Grand Tjokro Balikpapan.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menjelaskan bahwa selama ini masyarakat hanya mengetahui peserta pemilu hanya dari Partai Politik. Pada hari ini KPU menyampaikan jika pemilu juga ada calon dari Independen yaitu Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ).

DPD itu tidak sulit seperti Parpol , kalau DPD bisa diusung oleh Perorangan. Syaratnya cukup mudah yaitu didukung oleh 2 ribu pemilih yang ada di DPD dengan sebaran 50% di Kabupaten Kota dan Verifikasinya menggunakan morgan seperti Parpol.

" Penekanannya adalah sebenarnya kita membangkitkan kepada seluruh warga Balikpapan yang mempunyai kapasitas untuk menyalonkan diri. Karena , di Balikpapan sudah tidak ada dan Penduduk Kota Balikpapan Nomor 3 di Kaltim yang artinya sayang untuk tidak mengambil kesempatan ini," ujarnya.

KPU menyampaikan kepada seluruh Tokoh Masyarakat di Balikpapan agar dapat mendaftarkan DPD sebelum pendaftaran ditutup.

Sejauh ini calon DPD untuk Kaltim sudah ada 27 dan untuk Kota Balikpapan belum dihitung lebih lanjut untuk jumlah calon yang sudah mendaftar.

" Yang jelas mudah - mudahan untuk tahun ini banyak dari Kota Balikpapan yang mendaftar dan ada yang jadi," imbuhnya.

Noor Thoha menambahkan DPD ini menggunakan sistem distrik yaitu satu Provinsi 4 porsi dan tidak memandang penduduk , begitu juga di Kaltim.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 19/12/2022) , KPU Kota Bapikpapan menggelar konferensi pers terkait Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam pertemuan ini KPU mengundang camat , lurah dan instansi terkait dalam rangka menyampaikan kepada mereka bahwa pendaftaran Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) sudah dimulai.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menjelaskan karena PPS ini nanti melekat di Kelurahan. Dalam hal ini Pemerintah akan memfasilitasi tempat , otomatis PPK dan PPS bertempat di kelurahan maupun Kecamatan.

" Pak lurah dan Pak camat ini nanti akan kita lakukan sharing sejauh mana kesiapan mereka. Jangan sampai kejadian seperti dulu , Kecamatan Balikpapan Barat yang PPK dan PPS nya ditempatkan di aula yang disewakan juga untuk tempat kawinan , mudahan pak lurah dan camat bisa bantu memberikan solusi terkait hal ini," ujarnya.

Termasuk juga kelurahan yang masih bertempat di ruko juga akan dibahas , agar Pemilu tahun 2024 dari sisi tempat sudah selesai. KPU juga akan membahas untuk sekretariat karena diketahui pejabat di Pemkot sangat terbatas sehingga untuk mengisi kesekretariatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan terkadang kekurangan orang.

Thoha menambahkan secara hierarki PPS tetap dibawah KPU bukan di Lurah , hanya saja karena Lurah yang memiliki teritorial otomatis PPS harus bisa bekerja sama dengan Lurah setempat.

" Masa tugas PPS ini mulai nanti bulan Februari sampai dengan bulan April 2024. Dalam hal pemilu dan pilkada dilaksanakan berhimpitan jadwalnya maka PPK PPS pemilu bisa dilantik kembali saat pilkada,"pungkasnya. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Jumat ( 16/12/2022) , KPU Kota Balikpapan menggelar Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ini merupakan uji publik sesi kedua yang dimana sudah dilaksanakan sesi pertama pada hari Kamis 15 Desember 2022 kemarin.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha menyampaikan kewajiban KPU Kabupaten/Kota itu membuat rancangan daerah pemilihan. Hal ini dilakukan karena dapil untuk Kabupaten/Kota belum masuk ditetapkan dalam Undang - Undang No.07 , tetapi untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sudah masuk lembaran UUD No 07.

" Karena dapil untuk Kabupaten/Kota belum masuk lembaran UUD No.07 , maka kabupaten/kota disuruh untuk membuat rancangan. Sebenarnya rancangan tersebut bisa di design , tetapi tergantung setelah diuji publik mana yang akan disetujui oleh publik dan dapat masukan," ujarnya.

Karena dapil basis wilayahnya adalah kecamatan , di Kota Balikpapan terdapat 6 kecamatan dan 6 dapil maka dapat dibilang sudah pas , jadi KPU tidak bisa membuat rancangan lain.

Noor thoha menambahkan kedepannya memang dapil khusus di dapil 4 Balikpapan Utara harus dipikirkan untuk rancangan pematangannya. Kursi 1 dapil itu paling rendah 3 kursi dan paling banyak 12 , ketika nanti sudah diatas 12 maka pemilu periode kedepannya jumlah kursi sudah sesuai.

" Jika jumlah kursi sudah mencapai diatas 12 , maka mau tidak mau harus dipecah menjadi dua dapil. Kami juga sudah mengusulkan kepada Pemerintah Kota untuk segera dirancang Pemekarannya di Balikpapan Utara," imbuhnya.

Untuk sekarang cukup dapil yang ada KPU Balikpapan akan membuat rancangan dan diajukan namun dari sisi jumlah kursi ada perubahan. Perubahan itu diakibatkan karena jumlah penduduk yang naik di masing - masing kecamatan , tetapi yang naik signifikan adalah Balikpapan Timur dan Selatan.

Karena rentan penduduknya antara 500 sampai 1 juta dan mendapat jatah 45 kursi , maka sekalipun penduduk naik sampai 100 ribu maka kursinya tetap pada 45 itu , Maka nanti akan terjadi pergeseran urutan dapil.

" Jadi , jelas pergerakan penambahan jumlah kursi di Balikpapapan Timur maupun Balikpapan Selatan dan pengurangan jumlah kursi di Balikpapan Kota maupun Balikpapan Tengah diakibatkan oleh jumlah penduduk yang bertambah secara signifikan," pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com.Balikpapan - Jumat ( 14/10/2022) , KPU Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi Mekanisme Verifikasi Faktual Dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Sosialisasi ini digelar di Hotel Horison Balikpapan.

Kegiatan ini digelar karena sehubungan dengan adanya Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 serta persiapan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha dalam pemaparannya menyampaikan jika KPU sudah mengetahui parpol lulus dalam administrasi maka nanti akan dipilah parpol yang masuk parlemen maka harus stop dan menunggu sampai penetapan. Akan tetapi partai politik yang tidak masuk dalam partai parlemen maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

" Dalam verifikasi faktual kita akan mengunjungi sekretariatnya dulu dan pengurusnya. Setelah sekretariat dan pengurusnya oke maka nanti akan diverifikasi keanggotaannya," ujarnya.

Beberapa waktu lalu parpol sudah menyerahkan ke KPU RI. Nanti melalui rumusan yang sudah dipaparkan maka KPU akan mendapatkan sampling , sampling yang keluar dari Sipol itulah yang nantinya akan didatangi oleh KPU dari rumah ke rumah untuk memastikan yang bersangkutan adalah yang mengakui bahwa ia anggota partai politik yang dimaksud. Yang bersangkutan juga dipastikan harus bisa menunjukkan KTA dan KTP. 

Noor Thoha menambahkan bahwa ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022 dalam hal jika ternyata nanti ada beberapa parpol yang dari keanggotaannya tidak mengakui atau tidak memenuhi syarat maka nanti akan ada masa perbaikan verifikasi faktual.

" Seluruh pendaftaran parpol langsung ke Jakarta atau ke KPU RI . Jadi , daerah tidak menerima berkas apapun kecuali memang dari Sipol," imbuhnya.

Jadi , seluruh dokumen di scan lalu diupload di Sipol lalu KPU menerima komunikasi ke KPU RI lewat Sipol.

Tugas verifikasi dan administrasi faktual itu memang tugas dari KPU RI . KPU Kabupaten/Kota hanya menerima mandat untuk membantu menerima verifikasi dan administrasi faktual. (bs)

Foto : Komisioner KPU RI , Parsadan Harahap

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 27/07/2022) , KPU Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 KPU Prov Kaltim dan KPU se - Kabupaten/Kota se-Kaltim via Zoom Meeting di KPU Kota Balikpapan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari cara KPU RI untuk memastikan bahwa para anggota di jajaran KPU Provinsi Kaltim sampai ke Kabupaten/Kota dipastikan bahwa mereka siap untuk melaksanakan semua tahapan - tahapan pemilu yang sekarang sudah masuk dalam proses pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik.

Komisioner KPU RI , Parsadan Harahap menyampaikan selama ini memang koordinasi dilakukan dari Jakarta. Tetapi , saat ini mereka mengambil sample selain di provinsi ada di Kota Balikpapan dan akan bergerak ke Penajam Paser Utara ( PPU ) dan dalam pantauan beliau sebagai koordinator wilayah dipastikan bahwa para anggota KPU siap untuk melaksanakan semua tahapan pemilu 2024 di Kalimantan Timur termasuk persiapan yang harus dilakukan dari sekarang terkait Pilkada.

" Setelah pemilu di bulan Februari , kita akan mengadakan pilkada di bulan November tahun 2024 maka dikatakan Pemilu dan Pilkada serentak. Melalui Zoom kita juga memastikan teman - teman di luar Balikpapan dan PPU mereka siap secara kelembagaan , secara personal dan tinggal kita support dengan anggaran yang saat ini masih diintensifkan komunikasinya dengan pihak Kementrian Keuangan," ujarnya.

Dalan rapat koordinasi tadi mereka lebih membahas kepada penguatan dan arahan terkait dengan tugas - tugas para anggota KPU di tingkat Kabupaten. Misalkan dalam proses verifikasi partai politik sudah jelas konsepnya bahwa mereka melakukan tiga kegiatan , di bagi 3 porsi ada yang dilakukan oleh KPU RI , KPU Provinsi dan Kabupaten.

Untuk Tahapannya akan ada , di tanggal 1 - 14 Agustus 2022 itu posisi proses pendaftaran Partai Politik ada di KPU RI dan sample faktualisasi dukungan keanggotaan itu dilakukan oleh para anggota KPU Kabupaten selain verifikasi faktual data yang sudah diberikan kepada KPU RI sesuai dengan data kepengurusan dan keberadaan kantor partai politik yang ada di tingkat Kabupaten/Kota.

Foto : Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha

Selain itu terkait kegiatan ini , Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha menyampaikan di KPU Balikpapan dan KPU Kabupaten lainnya dalam hal Sumber Daya Manusia ( SDM ) masih banyak kekurangan. Pada idealnya KPU Kabupaten/Kota memiliki 17 PNS atau ASN dan di Kota Balikpapan sendiri baru 8 , saat ini juga terjadi kekosongan sekretaris.

" Masalah - masalah ini akan di evaluasi oleh pak Parsadan Harahap dan segera ditindak lanjuti. Yang jelas sebelum tahun 2024 memasuki tahapan - tahapan krusial semuanya sudah clear," Kata Noor Thoha.

Sebentar lagi akan dibuka pendaftaran Partai Politik dan masih terpusat kegiatannya di KPU RI , Jadi KPU Kota Balikpapan akan melakukan sosialisasi terhadap PKPU No 4 yang mengatur tentang pendaftaran , verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik.

" Nanti kita akan lakukan sosialisasi dengan mengundang stekholder dan seluruh partai politik yang ada di Kota Balikpapan,"pungkasnya. ( tri )