Kabarikn.com,Balikpapan - Senin (20/04/2026), Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menyoroti capaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2025 dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekretaris Daerah, Bappeda, dan Bagian Pemerintahan.

Menurut Najib, LKPJ tahun 2025 menjadi menarik karena berada pada masa transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi Balikpapan yang mencapai sekitar 10,6 persen masih sangat dipengaruhi oleh sektor swasta, terutama dari industri migas dan perusahaan besar lainnya.

“Kita melihat kota ini banyak dibangun oleh sektor swasta, sementara peran pemerintah lebih kepada mendukung dan mempercantik,” ujarnya.

Meski demikian, Najib menilai sejumlah program prioritas pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal, khususnya dari sisi outcome atau dampak nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan pada program transformasi birokrasi, di mana target kinerja dinilai tercapai secara administratif, namun manfaatnya belum dirasakan optimal.

“Output mungkin tercapai, tapi outcome-nya belum maksimal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan perizinan bangunan yang kini beralih dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, proses pengurusan PBG masih dirasa mahal oleh masyarakat, terutama karena biaya konsultan.

“Pemerintah kota perlu menyikapi ini. Di daerah lain seperti DKI, ada kebijakan PBG gratis untuk kategori tertentu. Ini bisa jadi bahan evaluasi,” katanya.

Selain itu, Najib menyoroti sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk penanganan stunting. Ia menyebut masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas yang perlu segera dipenuhi sesuai target RPJMD.

Dalam bidang infrastruktur, ia mengapresiasi upaya pengendalian banjir yang tengah berjalan, termasuk pembangunan waduk di kawasan belakang Pasar Segar. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan agar proyek tersebut berjalan optimal.

Sementara itu, persoalan air bersih juga menjadi perhatian serius. Najib menyebut keluhan masyarakat terkait distribusi air masih sering muncul dalam setiap kegiatan reses anggota dewan.

“Masalah air bersih ini masih menjadi isu lama yang belum terselesaikan. Mungkin perlu kembali ke solusi alternatif seperti pembangunan sumur bor di wilayah yang belum terjangkau pipa induk,” jelasnya.

Ia juga menilai Balikpapan memiliki potensi strategis sebagai kota penyangga di kawasan Indonesia tengah, terutama karena posisinya sebagai jalur transit tenaga kerja dan aktivitas ekonomi. Namun, kondisi tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

DPRD berharap hasil evaluasi LKPJ ini dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah kota dalam menyusun kebijakan ke depan, terutama agar program prioritas tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (t/adv)