KabarIkn.com,Balikpapan -  Selasa (07/04/2026), DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sinkronisasi anggaran daerah, khususnya dalam menyikapi berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah.

Yono Suherman menjelaskan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, seperti jalan rusak, yang juga menjadi persoalan di Kota Balikpapan.

“Pada dasarnya permasalahannya hampir sama, yaitu bagaimana menyiasati dan mengharmonisasi anggaran di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kondisi di Balikpapan saat ini juga terdampak oleh kebijakan pemotongan anggaran secara nasional, sehingga belum semua kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat terakomodasi.

Menurutnya, Pemerintah Kota Balikpapan saat ini lebih memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk program BPJS Kesehatan serta penyediaan seragam sekolah bagi pelajar.

“Karena adanya pemangkasan anggaran, maka fokus kita lebih diarahkan ke program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara infrastruktur juga tetap diperhatikan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD Balikpapan juga memberikan saran kepada DPRD Tanah Bumbu terkait strategi pengelolaan anggaran, yakni dengan memilah program berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting adalah menentukan skala prioritas, mana yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itu yang harus didahulukan,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa proses harmonisasi anggaran tidak hanya bergantung pada kebijakan daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti pemetaan wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

Yono turut mencontohkan sejumlah rencana pembangunan di Balikpapan yang masih tertunda akibat keterbatasan anggaran, termasuk proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Ada beberapa rencana seperti pembangunan infrastruktur jalan hingga rencana flyover di kawasan Rapak yang secara regulasi sudah disetujui, namun pelaksanaannya masih tertunda akibat pemotongan anggaran,” pungkasnya. (t/adv)