KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menyoroti persoalan banyaknya pengembang (developer) perumahan yang meninggalkan proyeknya sebelum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

Menurut Najib, kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan di lapangan, mulai dari akses jalan rusak hingga drainase yang terbengkalai. “Banyak kejadian developer-nya sudah lari, sementara fasumnya belum diserahkan. Akibatnya pemerintah kesulitan masuk memperbaiki jalan atau fasilitas lainnya,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Najib menjelaskan, selama pengembang masih aktif, pemerintah tidak bisa mengambil alih area tersebut karena status lahannya belum diserahkan. “Kalau masih ada developernya, nggak mungkin pemerintah bisa masuk. Tapi kalau sudah lari, ya repot. Harus ada langkah-langkah khusus dari pemerintah,” jelasnya.

Ia menilai, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani perumahan yang ditinggalkan pengembang. “Pemerintah kota perlu punya Satgas khusus, biar jelas penanganannya. Kalau memang developernya kabur, harus ada mekanisme bagaimana bisa diambil alih agar masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.

Najib mencontohkan, proyek perumahan yang sudah diserahkan seperti kawasan WIKA, kini bisa ditangani oleh pemerintah. “Begitu diserahkan, pemerintah bisa benahi jalannya, bangun jembatan, kasih PJU. Jadi rapi dan terang. Nah, itu contoh yang benar,” ungkapnya.

Politisi asal Partai NasDem itu berharap, ke depan Pemkot Balikpapan dapat memperketat izin pengembang dan memastikan kewajiban penyerahan fasum-fasos diselesaikan sebelum proyek berakhir. “Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya, jalan rusak malah diperbaiki sendiri,” tutupnya. (t/adv)