KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menanggapi isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Menurutnya, pemotongan dana tersebut tidak serta-merta memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, kegiatan pembangunan fisik yang telah direncanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemungkinan besar akan mengalami penundaan.

“Kalau bicara tentang dana transfer, itu kan berkaitan dengan anggaran kegiatan di masing-masing OPD. Untuk pelaksanaan kegiatan fisik, mungkin ada yang tertunda, bukan tidak dikerjakan, tetapi menunggu karena ada keterlambatan pembiayaan dari pusat,” jelas Japar Sidik, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan, dampak nyata dari pemotongan dana pusat lebih terasa pada pembangunan infrastruktur ketimbang kegiatan ekonomi. “Kalau kegiatan ekonomi, itu lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Pemotongan dana transfer tidak secara langsung berdampak pada sektor ekonomi,” ujarnya.

Namun demikian, Japar mengakui bahwa pemerintah daerah kini harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Salah satu program yang menjadi perhatian Komisi II DPRD Balikpapan adalah rencana pembangunan Pasar Induk Kota Balikpapan.

“Pembangunan Pasar Induk menjadi salah satu prioritas karena Balikpapan belum memiliki pasar induk yang representatif. Pasar induk dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang, serta memastikan distribusi berjalan lancar,” terang Japar

Ia menambahkan, keberadaan pasar induk juga penting untuk mengatasi persoalan distribusi barang yang selama ini belum terkoordinir dengan baik. “Selama ini kegiatan bongkar muat masih bercampur di Pasar Bandar Satu. Kalau ada Pasar Induk, semuanya akan terpusat dan lebih mudah dimonitor,” ujarnya.

Terkait realisasi pembangunan, Japar menyebut masih menunggu ketersediaan anggaran dari pemerintah kota. “Kita tetap optimistis. Semua tergantung hasil kajian dan kesiapan anggaran. Yang jelas, Komisi II terus memperjuangkan agar proyek ini bisa segera terealisasi,” pungkasnya.(t/adv)