KabarIkn.com,Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan bersama sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia tengah melakukan penghitungan dan kajian ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini dilakukan menyusul keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga mencapai lebih dari 60 persen.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyampaikan bahwa pemotongan tersebut berdampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah, termasuk potensi terhambatnya pembangunan pada tahun mendatang.

“Dengan keluarnya PMK, Kota Balikpapan akan mengalami pemotongan anggaran lebih dari 60 persen TKD yang seharusnya menjadi hak pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, maupun provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Budiono, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya total Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Balikpapan mencapai sekitar Rp1,8 triliun. Namun setelah adanya kebijakan baru tersebut, dana yang akan diterima hanya sekitar Rp1,05 triliun.

“Secara otomatis, dana transfer dari provinsi juga akan berkurang. Jika biasanya kita mendapat sekitar Rp300 miliar, bisa saja tahun depan hanya Rp100 miliar karena provinsi juga mengalami pemotongan,” jelasnya.

Budiono menambahkan, kondisi ini diperkirakan akan membuat pembangunan fisik di tahun 2026 menjadi sangat terbatas. “Anggaran pembangunan yang semula sekitar Rp500 miliar bisa turun di bawah Rp100 miliar. Tapi kami akan bahas ulang setelah KMK keluar secara resmi,” ujarnya.

Menurut Budiono, Menteri Keuangan menyebut pemotongan ini dilakukan karena pemerintah daerah dianggap belum maksimal dalam penggunaan anggaran. Meski demikian, ia berharap situasi ini dapat membaik pada semester kedua tahun depan.

“Katanya nanti semester dua akan kembali normal. Tapi sementara ini kita harus siap dengan kondisi anggaran yang ketat,” tambahnya.

Terkait langkah yang akan diambil, Budiono memastikan kegiatan rutin pemerintahan tetap berjalan, terutama pemenuhan gaji pegawai. Namun ia khawatir, minimnya kegiatan pembangunan akan berimbas pada stagnasi ekonomi daerah.

“Kalau tidak ada pembangunan, perputaran ekonomi di Balikpapan bisa lesu. Ini yang kami khawatirkan,” tutupnya. (t/adv)