KabarIkn.com,Balikpapan – Komisi IV DPRD Balikpapan berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan guna membahas tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mencari solusi bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyatakan bahwa sebelumnya mereka telah mengadakan RDP dengan BPJS Kesehatan. Namun, kepala cabang yang baru belum sempat hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kami sudah sekali melakukan RDP dengan BPJS, tetapi kepala cabang yang baru tidak sempat hadir. Insya Allah, besok mungkin kita akan lakukan RDP lagi,” ujar Gasali pada Selasa (18/3).

Dalam pertemuan kali ini, DPRD akan mengundang Dinas Kesehatan, seluruh Kepala Puskesmas, serta direktur rumah sakit swasta di Balikpapan.

“Kami ingin mendengarkan pemaparan dari BPJS agar tidak ada lagi miskomunikasi atau kesalahan dalam tanggungan JKN," tambahnya.

Gasali juga menyoroti beberapa penyakit yang tidak tercakup dalam program JKN dan berharap ada solusi agar penyakit-penyakit tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan nanti bisa diselaraskan dengan program provinsi yang gratis,” ujarnya.

Selain itu, ia turut menyoroti permasalahan calon mahasiswa baru yang diwajibkan memiliki BPJS Kesehatan, tetapi status kepesertaannya nonaktif akibat ketidakmampuan membayar iuran.

“Untuk hal itu, kami perlu mencari solusi. Kami belum mengetahui kebijakan yang berlaku saat ini, tetapi kami akan berupaya agar keluhan masyarakat bisa teratasi dengan baik,” tegasnya.

Gasali menekankan pentingnya penyelesaian permasalahan ini agar tidak berlarut-larut.

“Kami ingin mencari solusi konkret agar masalah ini bisa terselesaikan dan tidak ada lagi yang merasa terbebani,” pungkasnya.(t/adv)