KabarIkn.com,Balikpapan - Jika dilihat dari sisi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) online saat ini baik untuk jenjang SMA/SMK , SMP . Kalau untuk SMA maupun SMK di Balikpapan kekurangan sekolah , di Balikpapan Barat sendiri dijanjikan akan dibangun sekolah SMK 7 yang sampai saat ini tidak ada realisasinya sehingga terjadi lonjakan arus warga yang ingin mendaftarkan anaknya sekolah tida terayomi dengan sekolah yang ada yaitu SMA 3 dan SMA 8.

Sehingga dengan sistem zonasi banyak warga yang tidak bisa tercover dalam PPDB ini .

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman menyampaikan bahwa kalau para siswa tersebut melakukan PPDB melalui sitem nilai seharusnya bisa , tetapi kita tidak boleh semerta - merta menyalahkan aturan dari Permendikbud karena Dinas Pendidikan juga mengikuti arahan dari Permendikbud .

Foto : Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Taufik Qul Rahman

Tetapi dalam hal ini juga harus ada perlawanan atau kebijakan dari kepala daerah yang harus bisa memikirkan hal itu sebelum dilaksanakan nya PPDB online tersebut. Beberapa sekolah SMA maupun SMK di Kota Balikpapan juga harus segera dibangun , tetapi juga harus dilihat dari tenaga pendidiknya juga harus ada.

" Setelah nanti penambahan sekolah bisa terealisasi maka juga harus ada penambahan tenaga pendidik untuk ditempatkan di sekolah tersebut yang diketahui saat ini kita juga sekarang sedang kekurangan tenaga pendidik ," Kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Taufik Qul Rahman saat ditemui di ruang kerjanya. Selasa ( 22/06/2021 )

SMA dan SMK di Balikpapan saat ini sudah digempur oleh anak - anak warga yang sampai saat ini belum bisa masuk walaupun nilainya tinggi , dengan mengikuti radius atau zonasi. SMP juga permasalahannya sama sehingga setiap tahun ada demo di Kantor Dinas Pendidikan. 

Dinas Pendidikan juga tidak bisa disalahkan karena mereka sudah mencoba untuk mengikuti tetapi mereka juga terbentur dengan adanya aturan dari Permendikbud tersebut yang harus mereka terapkan dengan sistem zonasi tersebut.

" Dinas pendidikan saat ini sedang dibantu untuk pembangunan sekolah yang inshaallah pada tahun 2022 di Balikpapan Barat yaitu 1 SMP , di Balikpapan Utara 2 yaitu SMP dan SD , Balikpapan Selatan akan juga dibangun sekolah SD tetapi kalau tidak dibarengi dengan pembangunan sekolah SMA/SMK gimana , " ujarnya.

Taufik menambahkan jumlah setiap tahunnya kurang lebih ada 11 ribu lebih anak yang ingin bersekolah , tetapi dengan sistem PPDB secara rombel hanya ada sekitar 7 ribu lebih anak yang bisa sekolah di sekolah negeri dan sisanya di swasta. Mereka juga harusnya mengontrol kemampuan dari warga dan disitulah mindset yang harus bisa diubah , bagaimana caranya warga bisa mendaftarkan anaknya ke swasta tetapi juga harus dibarengi apakah Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi dapat menurunkan dana bantuan bagi warga.

Menurutnya untuk solusinya jika ingin dibangun sekolah harus dipikirkan terlebih dahulu sekolah akan terbangun dan guru pendidiknya juga harus dipikirkan. Jika terbangun banyak sekolah SMP maka harus terbangun juga sekolah SMA dan SMK dan jangan sampai kesenjangan sekolah swasta menjadi permasalahan.

" Jangan sampai dengan adanya pembangunan sekolah Negeri yang bisa mengayomi warga , sekolah swasta akhirnya tidak ada peminatnya," pungkasnya.

Taufik menyampaikan jika memang tidak akan dibangun sekolah , pemerintah diharapkan bagaimana caranya bisa membiayai warga untuk bisa disekolahkan swasta secara gratis , sehingga warga yang tidak mampu dapat terayomi dengan baik. ( tri )