KabarIkn.com,TANA PASER – Dalam upaya memperkuat integrasi dan validitas data antarinstansi, Bupati Paser Fahmi Fadli yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Katsul Wijaya secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan dan Rencana Kegiatan Satu Data Kabupaten Paser. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sadurengas Kantor Bupati Paser pada Rabu (27/5/2025).

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Katsul Wijaya, Bupati Fahmi menegaskan pentingnya pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. Ia menyatakan bahwa kehadiran sistem satu data menjadi solusi untuk menghindari tumpang tindih data serta perbedaan informasi antara pusat dan daerah.

"Dengan adanya satu data, tidak ada lagi kebijakan atau program yang lahir tanpa landasan data yang kuat," ujar Katsul membacakan sambutan Bupati.

Menurutnya, implementasi Satu Data Indonesia membutuhkan komitmen semua pihak, mulai dari wali data, produsen data, hingga pembina data. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem data yang sehat, terstruktur, dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan bahwa paradigma terhadap data perlu berubah. Data tidak lagi dipandang hanya sebagai laporan administratif, tetapi sebagai aset strategis yang menentukan arah pembangunan daerah.

"Saya mengajak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan Satu Data Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan sebagai gerakan bersama untuk menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Paser," tegas Katsul.

Kebijakan Satu Data Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Aturan ini mengatur penggunaan standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Melalui penerapan kebijakan ini, data yang dihasilkan menjadi milik bersama, dikelola secara terbuka, dan dapat diakses oleh publik. Tentunya, tetap dengan memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi.

Dengan Rakor Forum Satu Data ini, Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan komitmen serius dalam membangun tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan dapat menunjang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.(ar/adv)