KabarIkn.com,Balikpapan — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 pada Selasa, 22 Juli 2025, di Hotel Platinum Balikpapan.

Sekretaris BPBD Kaltim, Yasir yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dalam sambutannya, menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah dan lembaga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kalimantan Timur. 

“Dengan upaya bersama antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota, serta berpedoman pada RPJM yang telah disusun bersama dan diterjemahkan dalam Renstra masing-masing daerah, kita berharap penanggulangan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif di Kalimantan Timur,” ungkap Yasir.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi dasar penting dalam implementasi penanggulangan bencana secara terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menekan Indeks Risiko Bencana dan secara bersamaan meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah.

“Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana harus berbasis pada analisis risiko bencana agar tidak memunculkan bencana baru dan meminimalisir kerugian, baik secara materiil maupun non-materiil,” tegasnya.

Yasir juga menyoroti pentingnya pemulihan pascabencana yang cepat dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan berperan aktif dalam mendukung perencanaan berbasis risiko, termasuk melalui pemetaan prioritas dan atensi terhadap wilayah rawan.

Dalam kesempatan itu, disampaikan pula bahwa lima kabupaten di Kaltim masih berada dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Utara, Mahakam Ulu, dan sebagian wilayah Otorita IKN. Untuk itu, perlu langkah konkret untuk meningkatkan ketahanan daerah dan menurunkan tingkat risiko secara bertahap.

“BPBD provinsi dan kabupaten/kota harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan penanggulangan bencana yang termuat dalam RPJMD Kaltim 2025–2045, serta sejalan dengan RPJMN yang menitikberatkan pada pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana,” tutup Yasir.

Rakor ini diharapkan menjadi titik awal koordinasi yang lebih solid dalam upaya menciptakan Kalimantan Timur yang tangguh dan siap menghadapi potensi bencana secara komprehensif dan berkelanjutan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)