KabarIkn.com,Balikpapan – PT Telkom Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai katalisator transformasi digital di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini, dalam perhelatan Borneo Digital Summit yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (03/07/2025).

Dalam sambutannya, Dian menekankan bahwa Telkom bukan hanya perusahaan yang fokus pada digitalisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem digital nasional.

"PT Telkom bukan sekadar menjalankan transformasi digital internal, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjadi katalisator perkembangan digital di Indonesia. Tugas ini harus dijalankan secara optimal dan penuh komitmen," tegas Dian.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun kemitraan digital yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, termasuk Kalimantan. "Saya sangat bergembira bisa bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan hari ini, termasuk dari unsur pemerintah daerah, untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana kita bisa menerjemahkan visi dan misi menjadikan Indonesia semakin digital," ujarnya.

Melalui Borneo Digital Summit, PT Telkom menunjukkan keseriusannya mendukung pembangunan digital di Kalimantan. Dian menjelaskan bahwa Telkom Group memiliki tiga peran utama dalam mendukung transformasi ini antara lain Pembangunan Infrastruktur Digital Menyediakan jaringan dan konektivitas yang andal sebagai fondasi utama digitalisasi. Hal ini juga harus diselaraskan dengan infrastruktur dasar lainnya seperti listrik dan transportasi.

Penyediaan Platform Digital yang tidak cukup hanya membangun infrastruktur, PT Telkom juga menyediakan berbagai platform digital yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor pemerintahan. Pengembangan Layanan Digital, Layanan digital menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dian juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta, termasuk pihak kementerian, pemerintah daerah, serta para investor dan mitra yang hadir. "Tanpa dukungan dan masukan dari seluruh pihak, tugas besar ini tidak akan bisa terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin melalui forum ini," tutupnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat digitalisasi di Kalimantan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, menegaskan pentingnya penguatan otonomi daerah melalui penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik serta implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi bersama para pemangku kepentingan di Kalimantan.

Akmal menyampaikan bahwa tantangan dalam memperkuat otonomi daerah tidaklah mudah, terlebih ketika pusat dan daerah belum memiliki kesamaan cara pandang. "Langkah-langkah yang diambil oleh eksekutor di daerah seharusnya bisa lebih fleksibel dan tepat sasaran, karena merekalah yang paling memahami kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing," ujarnya.

Namun, ia juga mengakui bahwa seringkali kebijakan dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya bisa dijalankan secara efektif di daerah, karena masih adanya keterbatasan dalam kewenangan maupun anggaran. "Pemerintah pusat kadang meminta daerah untuk menjalankan program tertentu, tetapi tidak selalu dibarengi dengan dukungan anggaran yang memadai. Ini menciptakan ketimpangan," lanjut Akmal.

Ia menekankan pentingnya keselarasan antara pusat dan daerah agar hasil pembangunan bisa lebih optimal dan merata. Menurutnya, masalah-masalah seperti kemiskinan dan keterbatasan sumber daya tidak bisa diselesaikan jika pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri. “Perlu sinergi yang kuat agar kebijakan yang diambil betul-betul bisa diterapkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Akmal. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)