Forum Jurnalis Kritisi Pembangunan Balikpapan Melalui Diskusi Publik

KabarIkn.com,Balikpapan - Jurnalis Balikpapan mengupas problematika pembangunan kota Balikpapan. Melalui acara Diskusi Publik bertema Pembangunan dan Problematika Kota Balikpapan yang digelar di Hotel Pacifik Sabtu (27/5), Forum Jurnalis mengundang masyarakat untuk berkontribusi pemikiran memberikan masukan dan saran kepada Pemerinta kota Balikpapan.

Koordinator Diskusi Publik Ahmad Yani menyampaikan acara ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat Balikpapan. Sehingga sebagai jurnalis dirinya ingin memberikan ruang untuk wartawan dan masyarakat berdiskusi dengan pemerintah, baik eksekutif dan legislatif. 

" Forum ini merupakan wadah untuk kita mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya jurnalis atas problematika pembangunan kota yang dirasakan" terang Yani.

Melalui diskusi ini lanjutnya, diharapkan semua pihak dapat saling bersinergi. Sehingga arah pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lancar sesuai visi dan misi pemimpin daerah 

Sekretaris Bappeda Kota Balikpapan Achmad Safei yang memaparkan 9 program pembangunan kota Balikpapan. Beberapa capaian penghargaan kota ini menjadi bukti keberhasilan pembangunan Balikpapan. Ditegaskannya tak ada program pembangunan yang ingin menyengsarakan masyarakat. Namun disisi lain kritik dan masukan dari masyarakat sangat diperlukan sebagai partisipasi dan kontrol bagi pemerintah.

“Pasti. tidak ada keinginan dari pemerintah membuat program untuk menyusahkan masyarakatnya”tegas Achamd Safei.

Sebagai salah satu elemen masyarakat yang kerap kali mengkritisi dan memberikan masukan terhadap pemerintah daerah, baik esekutif dan legislatif. Hery Sunaryo selaku pemerhati kebijakan publik menginginkan masyarakat memahami alur dari kebijakan – kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Sehingga kebijakan yang saat ini sedang berjalan masyarakat dapat menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan aturan atau tidak.

Banjir, kemacetan, pendidikan, kesehatan, keberaadaan perusahaan daerah dan PDAM pun menjadi catatan penting yang dikritis Hery. Dari pelayanan BPJS yang menurutnya dibutuhkan pengawasan ketat agar manfaat dari subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat. Hingga penerimaan siswa baru yang menjadi persoalan tiap tahunnya menjadi perhatian serius dirinya.

“Jangan sampai ada masyarakat belum sembuh sudah disuruh keluar rumah sakit”terangnya.

Begitu juga terkait Pendidikan, Hery menyampaikan ada sekitar kurang lebih 3000 siswa yang tiap tahun tidak mendapat tempat mengenyam pendidikan karena ruangan tidak ada. Padahal amanat pendidikan ada dalam konstitusi negara (UUD 1945) sebagai tujuan dari bangsa Indonesia.

“Ini akan menjadi bom waktu bagi kota ini. Setiap tahunnya ada ribuan siswa yang tidak dapat diterima saat penerimaan murid baru dengan alasan klasik, tidaka ada ruangan” tuturnya.

Budiono selaku Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan yang juga hadir dalam Diskusi Publik tersebut menjelaskan, diakuinya banyak keluhan masyarakat terhadap kinerja lembaganya. Namun harus dipahami bersama, dalam membuat kebijakan peraturan daerah (Perda) dibutuh kan waktu yang cukup lama. Bahkan diperlukan study banding dan meminta pertimbangan para ahli.   

Ditambahkan Budiono saat ini APBD Kota Balikpapan menyentuh Rp 3,5 Triliun. Ada Rp 800 miliar atau 20 persen untuk pendidikan sebagai amanah undang – uandang. Sisanya adalah untuk sektor-sektor lainya. Namun saat reses atau penyerapan aspirasi, diakuinya masih banyak masyarakat yang mengusulkan perbaikan drainase untuk penanggulangan banjir. 

“Masyarakat seharusnya dapat mengusulkan kegiatan – kegiatan lainya untuk diperjuangkan sesuai kebutuhan” pungkas Budiono.(bs)